Siasat 400 ASN Seluma Kelabui Absen Kehadiran, Cetak Foto Dititipkan Staf Honorer
Sebanyak 400 ASN di Pemerintah Kabupaten Seluma, Bengkulu, terbukti menggunakan foto wajah dan fake GPS untuk menyiasati presensi.
TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 400 aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Seluma, Bengkulu, terbukti menggunakan foto wajah dan fake GPS untuk menyiasati presensi online atau mengisi daftar hadir secara daring.
Hal itu diungkap Bupati Seluma, Teddy Rahman.
Saat ini, diketahui, proses mapping masih terus dilakukan, sehingga jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah.
"Ada 400 ASN terungkap gunakan foto dan GPS palsu untuk absen."
"Atas temuan itu maka absennya saya blokir selamanya serta diberi teguran keras, hingga hukuman disipliner," ujar Teddy, Rabu (26/3/2025).
Salah seorang ASN di lingkungan Pemda Seluma yang namanya enggan ditulis, mengungkapkan bahwa ada dua cara rekan ASN mengelabui absen.
Pertama, mereka mencetak foto diri yang asli kemudian dititipkan pada staf honorer,
Staf honorer yang dititipkan foto tersebut kemudian melakukan absen.
"Jadi, kalau foto, potonya dicetak dan dititipkan ke tenaga honorer. Nanti, tenaga honorer yang akan mengabsenkan menggunakan ponsel honorer masuk ke aplikasi absen menggunakan akun ASN yang bersangkutan lalu menggunakan foto yang sudah dicetak," ungkapnya, Kamis (27/3/2025) dikutip dari Kompas.com.
Cara kedua yakni menggunakan GPS fake.
"Masuk ke fake GPS, maka atur saja posisi koordinat, lalu lakukan cara absen seperti biasa. Itu dua cara yang dilakukan yang saya ketahui," ujarnya.
Mereka yang terbukti melakukan praktik licik ini kemudian diberi sanksi berupa pemblokiran akun.
Dari jumlah akun yang telah diblokir tersebut dua di antaranya adalah pejabat Eselon 2 atau kepala dinas.
"Sementara ini ada dua akun kepala dinas yang ikut diblokir, karena diketahui juga menggunakan foto dan titik lokasi palsu saat absen harian," kata Plt Kepala BKPSDM Seluma, Ansori Kamis (27/3/2025) dikutip dari Tribun Bengkulu.
Untuk ASN atau pejabat yang akunnya telah diblokir, Ansori mengatakan agar segera diurus ke BKPSDM untuk pemulihan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.