MK Diskualifikasi Cawabup Anggit Kurniawan, Pilkada Pasaman Harus Diulang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, dari Pilkada Kabupaten Pasaman 2024.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan hal itu dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilkada untuk perkara nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/2/2025).

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Suhartoyo, dalam persidangan di Gedung MK.

Baca juga: Besok Sidang Putusan 40 Perkara Sengketa Pilkada, Hakim MK Diminta Jaga Kesehatan Tenggorokan

Suhartoyo menjelaskan, Anggit didiskualifikasi lantaran dia tidak terbuka dengan statusnya yang pernah menjadi terpidana kasus penipuan.

Ia juga menjelaskan, keterangan pernah menjadi terpidana merupakan salah satu syarat pencalonan bagi calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana.

Selain itu, Ketua MK juga mengatakan syarat pencalonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dipenuhi secara keseluruhan oleh masing-masing calon tanpa terkecuali.

“Anggit Kurniawan Nasution sesungguhnya sejak awal sudah bisa menyampaikan kepada Termohon (KPU Pasaman) bahwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, yang terjadi hal tersebut tidak dilakukan oleh Anggit Kurniawan Nasution dan lebih memilih ‘disembunyikan’,” ucap Suhartoyo.

Suhartoyo juga menegaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman seharusnya cermat dalam memverifikasi dokumen yang diserahkan calon kepala daerah.

Apalagi, terdapat masukan dari masyarakat, yakni atas nama Wan Wibowo, yang menunjukkan adanya bukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menunjukkan bahwa Anggit pernah dijatuhi hukuman pidana.

“Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan legalitas/keabsahan persyaratan pencalonan Anggit Kurniawan Nasution sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan cacat hukum,” tegas Ketua MK.

Dengan adanya putusan ini, MK membatalkan Surat Keputusan KPU Pasaman tentang penetapan hasil Pilbup 2024, tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Pilbup Pasaman.

Baca juga: 1.800 Bom MK-84 Pemberian AS Tiba di Israel dan Diangkut Puluhan Truk, Dianggap Picu Perang Gaza

Adapun MK memerintahkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung untuk mencari pengganti Anggit mendampingi Calon Bupati Nomor Welly Suhery tanpa mengganti nomor urut.

“Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sebagai calon Wakil Bupati Pasaman dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024,” tutur Suhartoyo.

MK memberikan waktu 60 hari sejak putusan ini dibacakan bagi KPU Kabupaten Pasaman untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).