Penolakan PK Kasus Vina Cirebon, Farhat Abbas Optimis Masih Ada Celah Hukum

TRIBUNNEWS.COM - Kuasa hukum Saka Tatal, Farhat Abbas, mengungkapkan keprihatinan atas penolakan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap kliennya dan tujuh terpidana dalam kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat dan kekasihnya, Muhammad Rizky alias Eki.

Meskipun demikian, ia menegaskan Saka Tatal tetap bebas.

Farhat Abbas menyampaikan proses PK yang diajukan tidak berjalan maksimal.

"Ada beberapa saksi yang ditahan dan tidak dihadirkan, hal ini jelas mengurangi kesempurnaan PK," ujar Farhat dalam siaran pers yang diterima Tribun.

Ia juga mengkritisi adanya konflik internal yang menghambat proses hukum.

Farhat mengungkapkan kekecewaannya terhadap upaya penghalangan yang dialami tim hukum.

"Saya minta ke Pak Dedi Mulyadi agar saksi Dede dihadirkan, tapi malah dihalangi oleh salah satu kuasa hukum tujuh terpidana. Ini benar-benar sangat mengecewakan," tambahnya.

Celah Hukum Masih Ada

Meskipun MA telah menolak PK, Farhat optimis masih ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan.

"Kami masih banyak upaya hukum lainnya, seperti PK kedua atau bahkan grasi. Selama kami bisa menggali bukti baru, pintu keadilan tetap terbuka," jelasnya.

Farhat juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap independensi MA, mengingat adanya dugaan pelanggaran prosedur dan kriminalisasi.

Baca juga: Susno Duadji Klaim Terpidana Kasus Vina Bisa Ajukan PK Lagi, Tinggal Tunggu Uluran Tangan Relawan

"Ada pejabat MA yang sedang diproses hukum, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar terhadap independensi lembaga tersebut," ujarnya.

Farhat menegaskan saat ini Saka Tatal tidak sedang menjalani hukuman.

"Yang dipenjara hanya tujuh terpidana lainnya. Kami tetap semangat dan perjuangan ini tidak akan berhenti sampai keadilan tercapai," tutup Farhat.

Keluarga Terpidana Berduka

Penolakan PK ini membawa kesedihan bagi keluarga terpidana, yang sempat menggelar acara nonton bareng putusan MA di sebuah hotel di Kota Cirebon.

Air mata pecah saat hasil penolakan diumumkan.