Pihak yang Ingin Lucky Hakim dan Bupati Indramayu Damai, Partai Pengusung hingga Ridwan Kamil

"Susah dihubungi. Saya sudah mencoba nelepon, ajudan sudah menelepon berkali-kali."

"Jadi kepada individunya masih susah dihubungi, sudah berkali-kali ajudan mengontak supaya segera menghadap saya karena perintah Mendagri. Tapi belum ada respons," ungkapnya, Jumat (17/2/2023), dikutip dari TribunJabar.com.

Baca juga: Partai Pengusung Kecewa Lucky Hakim Putuskan Mundur dari Wakil Bupati Indramayu Tanpa Permisi

Pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini juga telah mengirimkan tim pencari fakta ke Indramayu untuk mengetahui berbagai masalah di internal pemerintahan Indramayu.

"Tim sedang meluncur ke Indramayu untuk memproses dulu di level pencari fakta dulu," imbuhnya.

Langkah yang dilakukan kang Emil berdasarkan anjuran dari Menteri Dalam Negeri yang ingin hubungan Lucky Hakim dan Bupati Indramayu, Nina Agustina berdamai.

"Mahal sekali dan panjang sekali, masa tidak bisa ada kebesaran hati masing-masing demi kepentingan rakyat Indramayu untuk mencari sebuah kesepakatan-kesepakata politik teknisi yang baik," tambahnya.

Menurutnya hubungan yang harmonis antara bupati dan wakil bupati perlu dipertahankan karena mereka telah bersama menyusun program dan akan merealisasikannya bersama.

Ia memberi contoh beberapa kepala daerah di Jawa Barat yang sempat berseteru, namun kini telah berdamai kembali.

"Dulu Wali Kota, kami damai dengan Pak Oded, kemudian dengan Pak UU juga saat jadi Gubernur damai. Jadi silih asih, asuh, asah, ini dalam membangun Jawa Barat," jelasnya.

Baca juga: Lucky Hakim Mundur dari Jabatan Wakil Bupati Indramayu, Bupati Nina Agustina: Kita Hormati

Lucky Hakim Mengaku Tugas Wabup Dibatasi

Setelah menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu selama dua tahun, Lucky Hakim memutuskan untuk mengundurkan diri.

Lucky Hakim merasa gagal menjadi Wakil Bupati Indramayu karena tidak dapat menepati janji kampanyenya kepada masyarakat.

Statusnya sebagai Wakil Bupati membuat ranah kerjanya dibatasi.

"Menurut Undang-undang, tugas wakil bupati dibatasi," terangnya, Rabu (15/2/2023), dikutip dari WartaKotalive.com.

Janji kampanye yang belum ditepati itu yakni seperti menaikkan tunjangan 6.000 guru honorer menjadi Rp 1,5 juta per bulan, serta memberikan gaji Rp 1 juta per bulan untuk guru mengaji, imam masjid dan mushala.

Baca juga: Lucky Hakim Buka-bukaan Uang Makan Minum Wakil Bupati Lebih Dari Rp 100 Setiap Bulan