Dituding Tidak Dukung Pembangunan di Sumut, Hubungan Golkar dengan Gubernur Edy Rahmayadi Memanas

Pembangunan jalan sepanjang 450 km itu, kata Edy, menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas jalan provinsi Sumut yang ditargetkan menjadi dalam kondisi mantap.

”Saat ini jalan provinsi di Sumut dengan kondisi mantap sekitar 75 persen dan 25 persen tidak/belum mantap,” katanya.

Panjang jalan provinsi di Sumut ada sekitar 3.005 km. Selain jalan, ada sekitar 389,2 meter jembatan dan 71.000 meter drainase yang juga akan dibangun.

“Pembangunan yang dilakukan melalui skema pendanaan tahun ganda serta dengan metode rancang dan bangun (design-build), pembangunan bisa lebih cepat selesai,” katanya.

Dengan melalui skema itu juga pembangunan tersebut bisa menjadi efisiensi dalam proses pengadaan dan pelaksanaannya

"Dengan jalan yang semakin baik, maka perekonomian Sumut diharapkan bisa lebih cepat membaik setelah turun akibat dampak pandemi COVID-19,” katanya.

Edy menegaskan, mulai tahun 2022, pemeliharaan jalan provinsi akan dilakukan secara rutin dan kondisi pemakaian termasuk kualitas jalan selama 10 tahun Kalau ada kerusakan langsung akan diperbaiki sehingga akan tidak ada satu meter pun jalan provinsi yang rusak.

Edy Rahmayadi memberikan respons

Edy Rahmayadi tak berbicara banyak saat dirinya dikonfirmasi terkait pernyataannya yang disesalkan Partai Golkar.

Pada saat itu, Edy disebut mengatakan bahwa Partai Golkar tidak mendukung pembangunan yang ada di Sumatera Utara.

Pernyataan Edy itupun dinilai tendensius oleh pengurus Partai Golkar Sumatera Utara.

Baca juga: Tugu Titik Nol di Kota Medan Dirobohkan, Ini Alasan Bobby Nasution

Namun, saat ditanyakan, Edy hanya menyebut Partai Golkar yang mengetahui permasalahan tersebut.

"Silakan tanya sama Golkar, kan Golkar yang menyatakan," ujar Edy saat diwawancarai usai mendengar pidato kenegaraan Presiden RI di gedung Paripurna DPRD Sumut, Selasa (16/8/2022).

Saat ditekankan mengenai bagaimana klarifikasinya soal pernyataan itu, Edy pun kembali hanya menyerahkan hal itu ke Partai Golkar.

"Tanya sama Golkar jangan tanya sama saya, itu Golkar yang lebih tahu," tambahnya.