Liputan Khusus
Kepala Sekolah di Bali Kompak Menolak Kenaikan Pajak Pendidikan
Rencana pemerintah mengenakan pajak ke sekolah menuai keberatan bagi para kepala sekolah di Bali.
Editor:
cecep burdansyah
lihat foto
TRIBUNNEWS Irwan Rismawan/Biro Setpres Rusman
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dua pemegang keputusan dalam soal pajak pendidkan. Apakah akan diterapkan atau batal?
Pertama, tarif sebesar 5% untuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Kedua, tarif sebesar 25% bagi jasa tergolong mewah. Setali tiga uang, nantinya untuk sekolah yang tergolong mahal bakal dibanderol PPN dengan tarif normal yakni 12%. Sedangkan sekolah negeri misalnya dikenakan tarif 5%.
Untuk rincian tarif PPN sekolah atau jasa pendidikan berdasarkan jenisnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) bila beleid perubahan UU KUP itu disahkan.(*)
