Liputan Khusus
Kepala Sekolah di Bali Kompak Menolak Kenaikan Pajak Pendidikan
Rencana pemerintah mengenakan pajak ke sekolah menuai keberatan bagi para kepala sekolah di Bali.
lihat foto
"Sebenarnya tyang (saya), Belum tau informasinya nike, mohon maaf," katanya
Dirinya mengakui, jika ada informasi pihaknya biasanya menerima dari Disdikpora Kabupaten Badung. Namun sampai saat ini dirinya mengaku belum mengetahui informasi itu.
"Coba bapak minta informasinya ke dinas. Biar saya tidak salah dan saya belum pernah dengar informasi itu," sarannya.
Seperti diketahui, Pemerintah berencana mengenakan pajak bagi sektor pendidikan. Rencana kebijakan tersebut diatur dalam perubahan kelima UU No 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Nantinya untuk sekolah yang tergolong mahal bakal dibandrol PPN dengan tarif normal yakni 12%. Sedangkan sekolah negeri misalnya dikenakan tarif 5%.
Untuk rincian tarif PPN sekolah atau jasa pendidikan berdasarkan jenisnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) bila beleid perubahan UU KUP itu disahkan.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali, I Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengaku kaget dengan adanya rencana pemerintah pusat tersebut.
Ia mengaku belum mendapat informasi mengenai adanya rencana PPN 12 persen bagi sekolah.
“Saya belum dapat informasi itu, di sana sekolah apa yang dikenakan pajaknya?” kata dia.
Dia mengaku ragu kebijakan tersebut akan diterapkan, mengingat lembaga pendidikan sebagai pelayanan masyarakat.
“Kalau untuk sekolah sih saya rasa nggak, tapi saya coba cari info dulu. Belum bisa komentar banyak,” ucap dia.
Seperti diketahui, dalam Pasal 4A draf perubahan UU KUP pemerintah merencanakan untuk menghapus jasa pendidikan dari daftar objek non-jasa kena pajak (JKP).
Sebab sebelumnya, mengacu UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sekolah dikecualikan dari daftar objek PPN.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan menaikkan tarif PPN menjadi 12% dari yang saat ini berlaku sebesar 10%.
Namun, di saat bersamaan pemerintah juga akan mengatur kebijakan PPN multi tarif.
