Emil Sudah Berupaya Menerapkan Protokol Kesehatan Saat Acara Rizieq Shihab di Megamendung, Tapi . .

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah berupaya menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 saat terjadinya kerumunan massa Habib Rizieq Shihab di Megamendung Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.

Hanya saja, terjadi perkembangan di lapangan.

"Definisi ketegasan juga tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena ketegasan bertemu dengan massa yang banyak, itu seringkali terjadi bentrokan, seperti halnya demo-demo ya waktu Omnibus Law, yang berakhir kan dengan destruktif juga. Jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan humanis yang dilakukan oleh Kepolisian Jawa Barat dalam mengambil penanganan itu," kata Ridwan Kamil di Hotel Savoy Homann, Selasa (17/11/2020).

Gubernur yang akrab disapa Emil ini juga meminta masyarakat untuk membedakan hierarki diskresi izin keramaian.

Jika di DKI Jakarta secara teknis langsung ditangani oleh gubernurnya, tapi di provinsi-provinsi di luar Jakarta, kewenangannya ada di bupati dan wali kota.

"Bupati dan wali kota, sebagai instrumen pemerintahan pertama dalam mengurusi izin-izin lokal. Makanya sifat Gubernur di luar Jakarta itu lebih koordinatif, bukan teknis. Karena teknis itu adanya di wali kota dan bupati," tuturnya.

Peraturan Gubernur tentang protokol kesehatan dan pelanggarannya, kata Emil, mamang sudah ada.

Tapi pelaksanaannya tetap oleh bupati dan wali kota.

Baca juga: Fakta Kedatangan Habib Rizieq Shihab di Megamendung Bogor, Alaunan Marawis Hingga Naik Turun Gunung

"Bupati dan wali kota yang menerjemahkan, dan deskripsi. Contoh dulu saya imbau jangan buka dulu hiburan malam kan, tapi Wali Kota Bekasi kan punya pandangan lain. Ya itu diskresi namanya," tuturnya.

Penindakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19, katanya, sudah diinstruksikan sejak dulu, tidak hanya saat menghadapi sejumlah kerumunan sejak kepulangan Rizieq Shihab.

"Hanya di lapangan, tegas level bagaimana, itu diserahkan kepada aparat. Ada sifat tegasnya dilobi, ada diimbau, kemudian dilarang, ada tegasnya diusir, kan enggak ada teknis di kita. Bahwa kita tetap menjaga konsistensi itu, saya kira adalah nilainya," katanya.

Sejumlah kerumunan baru-baru ini, kata Emil, diharapkan menjadi pelajaran untuk semuanya, karena keberhasilan menangani Covid-19 perlu partisipasi publik, tidak hanya pemerintah dan aparat.

"Kasihan ke polisinya gitu, kalau dari masyarakat yang tidak mentaati. Kan nanti yang disalahkan polisi lagi, polisi lagi. Karena ini harus dari dua arah," katanya.

Mengenai masalah penindakan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19, Emil mengatakan harus dilakukan dengan adil.