Menteri Sosial, Ridwan Kamil dan Ara Sirait Puji Kinerja Bupati Sumedang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski tidak menjadi pembicara dalam Webinar Nasional Kedua Taruna Merah Putih (TMP), namun kehadiran Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjadi perhatian.

Tak lain sebab Bupati Sumedang termasuk wilayah paling sukses di Jawa Barat dalam hal penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Webinar TMP bertemakan Percepatan Jaring Pengaman Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19" dilaksanakan Minggu (19/7/2020) malam.

Acara ini dibuka oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan dipandu langsung oleh Ketua Umum TMP Maruarar Sirait.

Hadir sebagai narasumber Menteri Sosial Juliari P Batubara, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

"Kalau saja kepala daerah Indonesia banyak seperti Bupati Sumedang dan Bupati Banyuwangi, Indonesia jadi negara super-power," ungkap Menteri Sosial, Juliari P Batubara.

Juliari mengatakan bahwa di antara kepala daerah memang tak seragam.

Baca: Di Webinar TMP, Menteri Sosial Ungkap Terobosan Percepat Perbaikan Data

Ada yang selalu membawa persoalan, namun juga ada yang datang dengan berbagai solusi dan terobosan.

"Dua Bupati ini bagus sekali," ungkap Ari.

Pujian senada disamppaikan Ridwan Kamil. Menurut Emil, demikian ia disapa, Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten paling keren di Jawa Barat dalam hal poendataan dan panyaluran bantuan sosial.

Semua kerja dilakukan dengan transparan, terukur dan dikelola secara digiital.

"Masa depan kota digital ada di Sumedang," puji Emil.

Apresiasi juga disampaikan Maruarar. Meski beda partai, sebab Dony merupakan politisi PPP namun Maruarar mengenalnya dengan sangat baik saat masih sama-sama di Komisi XI DPR RI. Ara menilai Dony sebagai sosok pemimpin yang rendah hati, dan bekerja dengan sangat baik dan terukur.

"Dony membuktikan bahwa ia memimpin Sumedang dengan hati sangat profesional. Dan kami, meski beda partai, namun dididik dengan cara demokratis, untuk saling mengapresiasi dan mensupport bila memang sangat baik mengurus rakyat," ungkap Ara, demikian ia disapa.

Dony menjelaskan mengapa pemerintah Kabupaten Sumedang berhasil melakukan pendataan non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) termasuk termasuk penyaluran bantuan sosial di tengah Covid-19 dengan baik.

Dony mengatakan bahwa pertama, ada DTKS yang meliputi data orang miskin lama, sangat miskin dan rentan miskin. Data ini sudah ada di dalam dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial.

Kedua adalah non-DTKS, yaitu data miskin baru yang terdampoak Covid-19. Data DTKS mencapai 150 ribu, sementara data non-DTKS ada 132 ribu.

Dengan dua sumber data ini, Bupati kemudian mengundang Bappeda, Dinsos dan Dukcapil untuk memadankan data berdasar Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dari pemadanan data ini akhirnya ditemukan dana non-DTKS itu mencapai 128 ribu. Kemudian ketika dipadankan dengan data DTKS, ditemukan angka non-DTKS menjadi 101.000 rang.

Setelah ditemukan angka 101.000 orang kemudian dimasukan ke dalam aplikasi sapa-warga dengan menggerakan pendamping desa, pendamping PKH, tenaga penggerak desa dan operator kecamatan untuk membantu para ketua RW memasukkan data. Data itu lah yang akurasinya mencapai 92 persen.

Untuk memahamkan dan menyadarkan masyarakat, Bupati juga turun langsung dan bertemu langsung dengan pimpinan Ormas, OKP, tokoh masyarakat dan para jurnalis. Sehingga ada kesepahaman dan kesadaran bersama soal bahaya Covid-19.