Surya Paloh: Menteri PUPR Janji Tol di Aceh Rampung Sebelum 2023

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, BIREUEN - Pembina Yayasan Sukma Surya Paloh mengatakan dirinya telah menanyakan perkembangan pembangunan tol di Provinsi Aceh kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Pertanyaan itu dilayangkan Surya Paloh kepada Basuki di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca: Surya Paloh Cerita Sumbangan Rakyat Aceh Demi Pembelian Pesawat Seulawah

Surya Paloh mengungkapkan, Basuki mengatakan pembangunan ruas tol di Aceh akan selesai sebelum 2023.

"Tadi malam saya pertanyakan di depan bapak presiden kepada bapak Basuki PUPR. Kapan itu jalan tol itu siap, jawaban kongkretnya sebelum 2023," ujar Surya Paloh saat memberikan sambutan pada Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma, Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2/2020).

Menurut Surya Paloh, jawaban tersebut membuat senang warga Aceh.

Dia mengapresiasi pemerintah yang bergerak cepat dalam pembangunan infrastruktur di Aceh.

Menurut Surya Paloh, jalan tol sangat penting untuk membuka akses kepada negeri tanah rencong tersebut.

"Jalan itu penting, karena dengan pentingnya itu Aceh membuka isolasi ini dan Insya Allah akan banyak perubahan yang berarti," tutur Surya Paloh.

Surya Paloh mengungkapkan dirinya memiliki hubungan persahabatan yang sangat erat dengan Jokowi.

Baca: Jokowi Ajak Masyarakat Aceh Bersama-sama Hadapi Tantangan Bangsa

Menurutnya, Jokowi tidak ingin dirinya sedih karena keterlambatan pembangunan di Aceh.

"Dia tidak ingin sahabatnya menangis dan meratapi keterlambatan progres pembangunan di wilayah Aceh. Biar saya sebagai sahabatnya mewakili kita semua masyarakat Aceh dan Insya Allah," pungkas Surya Paloh.

Jokowi kaget

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kaget dengan perkembangan proyek pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 Km.

Jokowi menyebut, progres pembangunan jalan tol ini begitu cepat. Terutama pembebasan lahan oleh pemerintah setempat.

Baca: Presiden Jokowi Segera Beri Jawaban Terkait Permasalahan dalam Perjanjian Helsinki