Kritik Pemerintahan Jokowi, Ketum PBNU Said Aqil Sebut Negara Dikuasai Orang-orang Punya Duit
Sekarang ini yang korupsi triliyunan tenang-tenang saja. Kenapa? Negara ini sekarang sistem yang berjalan negara oligarch.
lihat foto
"Mau hutang ke bank wong cilik mau masuk aja pasti ragu-ragu. Tapi kalau orang kaya yang mau hutang, bank malah yang nawari butuh duit ga? ada di bank banyak, kalau konglomerat ditawari tapi kalau wong cilik, diperiksa bolak-balik jaminannya, ini namanya sistem oligarch. Faham?," lanjut Kyai Said.
Meski demikian, Kyai Said menyebut organisasi yang dipimpinnya bukan berarti anti dengan para konglomerat.
"Alhamdulillah, NU punya prinsip, NU punya mabda', kita tidak anti konglomerat tapi konglomerat harus nyangking mengangkat kelas menengah. Kelas menengah harus nyangking kelas kecil, kelas kecil buka lahan kerja-kerja kelas rakyat kecil, faham mboten?," katanya.
Eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang berlebihan juga diwanti-wanti oleh Kyai Said. Menurutnya, ini melanggar apa yang pernah disampaikan junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW.
"Banyak hal-hal yang dilanggar oleh kita, Rasulullah mengatakan 15 abad yang lalu, tiga hal kekayaan alam tidak boleh dibisniskan; pertama air. Air tidak boleh dibisniskan sebab air adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita beli air kemasan ada harganya 2 ribu atau 3 ribu, niat beli botol atau buat ongkos kirim. Air sekarang sudah dibisniskan dimonopoli oleh pabrik-pabrik air minum," katanya
Kyai Said mencontohkan di Sukabumi sumber-sumber air yang bersih dan bagus sudah dikuasai asing.
"Yang kedua adalah energi. Apa energi itu? Gas, minyak, batubara, listrik tidak boleh dibisniskan. Batubara punya kita bersama, minyak punya seluruh rakyat Indonesia, gas juga punya kita bersama," katanya.
"Yang namanya minyak masih dikuasai oleh sekelompok orang mafia minyak, dulu namanya Petral, sekarang dibuabarkan. Pertamina, yang namanya Pertamina punya anak perusahaan 167 atau 164, itu artinya apa? Monopoli bisnis di Pertamina oleh orang-orang itu itu saja," lanjut Kyai Said.
Di bidang perbankan, Kyai Said juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah untuk membantu rakyat kecil terkait dengan pinjaman modal rendah bunga. Hal ini mengacu yang dialami PBNU ditawari pinjaman dari Menteri Keuangan Sri Mulyani tapi ternyata bunganya memberatkan.
"Dulu pernah tiga tahun yang lalu Sri Mulyani datang ke PBNU akan mengucurkan kredit ultra mikro sebesar 1,5 Triliun untuk warga NU supaya bisnisnya jalan diutangi, eeeh ternyata bunganya 9 persen, ini sama saja dengan bank. Kalau betul-betul afirmasi berpihak pada orang kecil seharusnya 3 persen, sampai sekarang belum cair. Ini kebobrokan pemerintah sekarang, kapitalis baru, oligarki baru," ujar Kyai Said.
