Pemindahan Ibu Kota Negara
Wawancara Eksklusif dengan Gubernur Kalimantan Timur Terkait Pemindahan Ibu Kota Baru
Presiden Joko Widodo resmi menetapkan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kaputan Penajam Paser Utara sebagai lokasi baru ibu kota baru
lihat foto
Nah, banyak yang bertanya tentang hal ini.
Yang pasti, tidak ada lobi-lobi khusus ke pemerintah pusat.
Saya hanya menyampaikan dokumen-dokumen yang berisi tentang kondisi alam, kondisi sosial masyarakat, daya dukung lahan dan kondisi lingkungan, kondisi keamanan, dan perkembangan terkini infrastruktur di Kalimantan Timur.
Belakangan seusai saya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara, Jakarta, 6 Agustus 2019, saya diundang ke kantor Bapak Presiden untuk bertemu.
Saat itu disampaikan bahwa Provinsi Kaltim dipertimbangkan oleh Bapak Presiden untuk menjadi lokasi baru ibu kota negara.
Baca: Muara Jawa Masuk Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur, Sempat Diwacanakan Pemekaran Kutai Pesisir
Terkait pemindahan ibu kota negara, lima tahun hingga 10 tahun ke depan, Kaltim akan seperti apa?
Ketika pemindahan ibu kota negara ke Kaltim dilaksanakan, perubahan yang terjadi sangat besar.
Perubahan dan dampaknya sangat besar bukan hanya pada Kaltim, namun juga semua provinsi di Kalimantan, dan seluruh Indonesia.
Posisi Kalimantan yang centris atau di tengah, ini menegakkan sebuah keadilan di Indonesia.
Saat ini jika terbang dari Jayapura ke Jakarta sekitar lima jam.
Nah, dengan berposisinya IKN di Kaltim, jarak tempuh penerbangan hanya sekitar tiga jam.
Sama halnya dengan ke Banda Aceh. Tapi ini hanya salah satu di antaranya.
Secara perekonomian, berdampak jauh lebih besar bagi Kalimantan. Namun kondisi pro kontra biasanya terjadilah.
Menurut saya, ini sebuah wujud dari sejarah yang telah dicanangkan oleh Presiden presiden Indonesia sebelumnya yang akan direalisasikan.
Isu yang mengemuka sekarang adalah soal lingkungan hidup di Kaltim, terutama hutan di sekitar lokasi ibu kota negara. Bagaimana tanggan Anda?
