Wawancara Eksklusif dengan Gubernur Kalimantan Timur Terkait Pemindahan Ibu Kota Baru

Kalaupun ada orang yang mencoba, pasti ketahuan. Misalnya membeli tanah sebulan lalu, ya ketahuan dan pasti rugi.

Negara tidak akan membeli tanah tersebut dan tidak akan mengganti rugi.

Ada kabar pengusaha dari Surabaya atau Jakarta sudah membeli lahan di sana, itu hoaks. Nggak bakalan.

Baca: Istilah-istilah Unik yang Perlu Anda Tahu Jika Ibu Kota Sudah Pindah ke Kaltim

Di mana pengusaha itu mau membeli? Gantung diri. Itu tanah negara.

Saya akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub).

Saya akan berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk mengantisipasinya sambil menunggu payung hukum.

Kami juga menunggu deliniasi atau titik koordinatnya supaya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang sudah ditetapkan tim pusat.

Mudah mudahan September 2019 Pergub sudah bisa diterbitkan.

Pemindahan ibu kota negara ke Kaltim akan berdampak pada percepatan visi Kaltim Berdaulat?

Ya, mungkin ikut support dan berdampak positif.

Ini merupakan hal berbeda antara visi Gubernur Kaltim "Kaltim Berdaulat" dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.

Saya kira akan ada dampak positifnya. Misalnya dalam visi saya itu ada penerimaan daerah minimal Rp 32 triliun setahun.

Ini penerimaan daerah ya, bukan pendapatan asli daerah (PAD).

Sebenarnya tidak terlalu sulit karena itu masuk dalam kawasan pembangunan Kalimantan Timur, itu menjadi pendapatan juga berupa pembangunan infrastruktur.

Jadi tidak terlalu sulit dan mudah mudahan lancar.

Seperti apa perjuangan Anda sebagai Gubernur Kaltim hingga akhirnya Kaltim ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara baru?