TERKINI Kerusuhan di Jayapura Papua: Kronologi Kerusuhan hingga Wiranto Tanggapi Tuntutan Referendum

TRIBUNNEWS.COM - Kerusuhan terjadi di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019).

Kerusuhan ini buntut dari dugaan aksi rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu.

Dalam kerusuhan di Jayapura hari ini, massa bertindak anarkis.

Massa melakukan perusakan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas umum.

Kronologi Kerusuhan

Dikutip dari Kompas.com, massa yang berkumpul awalnya melakukan longmarch dari Abepura menuju kantor DPR Papua dan kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura.

Massa kemudian membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan menjebol Lembaga Pemasyarakat Abepura.

Baca: 3 Pesan WA Tri Susanti Ini yang Diduga Menyulut Insiden di Asrama Mahasiswa Papua

Tidak berhenti disitu, massa kemudian melakukan perusakan di pertokoan Abepura dan membakar pertokoan di kawasan Entrop, Jayapura.

Massa juga membakar mobil dan perkantoran di Kota Jayapura.

Akibat kerusuhan itu, setidaknya terdapat 20 titik api di Jayapura.

Tak ingin lebih banyak ruko yang dibakar massa, masyarakat setempat yang merasa resah atas ulah massa berusaha memukul mundur para pengunjuk rasa.

Kemudian, massa yang sudah behasil masuk ke Kota Jayapura membakar Kantor Grapari Telkomsel yang berada di sebelah kantor Pos.

Tak hanya itu, ketika massa melintas di depan KFC, massa membakar mobil bak terbuka dan melempari hotel yang ada di lokasi tersebut.

Massa yang terus berupaya menuju Kantor Gubernur di Jalan Soa Siu, kemudian dihalau polisi menggunakan meriam air.

Saat melintas di depan Markas Polda Papua, massa berhamburan ke arah Jalan Percetakan.

Kondisi Mencekam

Kondisi di Kota Jayapura saat ini masih mencekam.

Bahkan, masyarakat lebih memilih berdiam diri di rumah dan sebagian berjaga-jaga di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Sebagian kawasan di Kota Jayapura pun mengalami pemadaman listrik, sehingga tanpak gelap gulita.

Jaringan telekomunikasi juga tak bisa berfungsi. Warga hanya bisa berkomunikasi menggunakan satelit.

Baca: Kondisi Terkini Papua: Kantor Pos Hingga SPBU Dibakar, Listrik Padam Jelang Malam

Wiranto Tanggapi soal Tuntutan Referendum

Selain menuntut penuntasan kasus rasisme, mahasiswa Papua yang melakukan demonstrasi juga menuntut adanya referendum di Papua. 

Atas tuntutan referendum ini, Menteri Koordinator Politik Hukum Kemananan (Menkopolhukam) Wiranto memberi tanggapan.

Ia pun menyinggung kemenangan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Papua.

"Kita tahu bahwa presiden Jokowi waktu Pemilu yang lalu itu hasil Pemilihan Umum di sana (Papua) kan 90 persen lebih memilih Pak Jokowi. Artinya, setuju dengan pemerintahan Pak Jokowi untuk terus 5 tahun ke depan," kata Wiranto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (29/8/2019).

"Jadi kalau kita jujur sebenarnya tidak perlu demonstrasi yang kemudian menuntut macam-macam," tambahnya.

Wiranto menyayangkan, demonstrasi di kabupaten Deiyai yang menuntut referendum.

Menurut dia, hal itu mengingkari hasil Pemilu yang telah diumumkan.

"Demonstrasi menuntut kesamaan, persamaan hak bahkan menuntut referendum. Itu sebenarnya mengingkari hasil pemilihan umum yang lalu," ujarnya.

Wiranto meminta, masyarakat Papua tak mudah terprovokasi.

Ia menduga ada pihak lain yang tak ingin Indonesia aman dan damai.

"Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman, negeri ini damai, ada yang tidak senang negeri dapat membangun, memakmurkan rakyatnya," tuturnya.

Baca: Wiranto Yakin Ada Pihak yang Tunggangi Aksi Demo di Papua Hingga Berujung Kerusuhan

Selanjutnya, Wiranto mengatakan, saat ini pemerintah terus berusaha hadir dengan cara-cara yang tepat agar masalah di Papua dapat diselesaikan dengan baik.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi telah memanggilnya untuk membahas penyelesaian konflik di Papua.

Menurut dia, Jokowi akan segera datang ke Papua.

"Beliau (Jokowi) akan berjanji suatu saat beliau pasti akan ke Papua dan Papua Barat. Apabila provokasi udah selesai," pungkasnya.

Mendagri Minta Kepala Daerah di Papua Aktifkan Komunikasi di Forkopimda

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga memberi respons atas kerusuhan yang terjadi di Papua.

Tjahjo meminta kepala daerah di Papua dan Papua Barat mengaktifkan komunikasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari pimpinan DPRD, Polri, TNI, dan Kejaksaan setempat.

Hal itu untuk mengantisipasi dan mengatasi kerusuhan yang meluas di Papua dan Papua Barat akibat insiden di asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur.

"Kami sudah buat radiogram kepada semua kada (kepala daerah) untuk mengaktifkan Forkopimda, menerima pengaduan masyarakat, dan semuanya," ujar Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Ia juga memastikan, pelayanan publik oleh pemerintahan daerah di Papua dan Papua Barat yang terjadi kerusuhan tetap berjalan normal.

Kementerian Dalam Negeri pun terus memantau situasi di sana melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Kementerian Dalam Negeri juga terus memantau perkembangan kerusuhan di Deiyai yang baru saja terjadi.

"Lagi dihimpun di otda (Otonomi Daerah) itu. Belum saya cek. Sempat ramai itu," ucap dia.

(Tribunnews.com/Daryono) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Kontributor Wamena, John Roy Purba/Haryanti Puspa Sari)