Kepala SMP Di Cianjur Akui Korup dan Susun LPJ Fiktif Untuk Menutupi Pemotongan DAK 2018
Total penerima DAK SMP 2018 di Kabupaten Cianjur sebanyak 137 SMP dengan anggaran Rp 48 miliar, salah satunya untuk pembangunan ruang kelas
lihat foto
Namun, belakangan ia mengakui jika menggunakan dana BOS untuk menutupi pemotongan DAK, maka mebeuler yang ada seharusnya dua unit mebeuler, yakni mebeuler menggunakan dana BOS dan DAK.
"Iya harusnya begitu," ujar dia. Hal sama diakui saksi lainnya yang dihadirkan di persidangan itu, kecuali Kepala SMP IT Budi Luhur yang tidak dimintai potongan 17,5 persen dari dana yang diterima Rp 280 juta.
Kata ketiganya, hal sama dilakukan sebagian besar penerima DAK saat menyusun LPJ. Kecuali bagi kepala SMP yang tidak memotong dana tersebut.
"Kami terpaksa memotong dana itu kemudian membuat LPJ fiktif karena diminta oleh pengurus masing-masing Sub Rayon," ujar Nita, hal sama dibenarkan oleh Musna Werti dan Suhendar.
Terkait penyusunan LPJ, kata Musna Werti, semua kepala SMP penerima DAK fisik mendapat arahan di Hotel Yasmin oleh Kadisdik Cecep Sobandi dan Kabid SMP Rosidin.
"Salah satu arahannya soal cara penyusunan LPJ agar disesuaikan dengan RAB meski ada pemotongan 17,5 persen," ujar Musna Werti.
