Mantan Bupati Bekasi Melahirkan Pekan Depan, Sidang Suap Perizinan Meikarta Ditunda hingga 8 Mei

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, terdakwa penerima suap perizinan proyek Meikarta akan melahirkan bayinya, sehingga lanjutan persidangan ditunda hingga Mei.

"Rencananya sesuai hari prediksi lahir, akan melahirkan pekan depan," ujar Neneng Hasanah di persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Rabu (10/4/2019).

Selama persidangan kasus ini yang bergulir sejak 20 Februari 2019, Neneng sedang dalam keadaan berbadan dua. Saat ini, usia kandungan Neneng yakni 9 bulan. Karena harus melewati proses persalinan kelahiran itu, sidang pun harus ditunda.

"Sidang dilanjutkan hingga 8 Mei 2019 karena kita menunggu proses persalinan terdakwa sekaligus menunggu pemulihan dulu," ujar Ketua Majelis Hakim, Judijanto Hadilesmana.

Adapun sidang pada 8 Mei, jaksa akan membacakan tuntutan pidana untuk Neneng beserta empat terdakwa lainnya yakni mantan Kadis PUPR Jamaludin, Kadia PTSP Dewi Tisnawati, Kadis Pemadam Kebakaran Sahat Maju Banjarnahor, dan Kabid Penataan Ruang PUPR Neneng Rahmi Nurlaili.

Para terdakwa menerima suap dengan total Rp 16 miliar lebih dan 270 ribu dolar Singapura.

‎Pada persidangan kemarin, Neneng Hasanah mengakui menerima uang Rp 10 miliar dari Meikarta lewat Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi terkait penandatanganan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 83,6 hektare untuk proyek Meikarta.

Pemberian uang diberikan secara bertahap selama Juli - November 2017 via stafnya, EY Taufik. ‎Sedari awal, EY Taufik berhubungan dengan Edi dan Satriyadi.

Uang Rp 10 miliar juga berasal dari kedua orang itu.

"EY Taufik datang ke saya dan mengatakan Pak Edi dan Satriyadi mau memberikan Rp 20 miliar untuk pengajuan IPPT lahan seluas 400 hektare untuk Meikarta. Saya bilang jalankan saja prosedurnya," ujar Neneng Hasanah.

Neneng Hasanah mengakui bertemu dengan Edi dan Satriyadi. Hanya saja, tidak ada pembicaraan soal uang.‎

"Bicara uang hanya dengan EY Taufik. Yang menyampaikan Rp 20 miliar EY Taufik," kata Neneng menjawab.

Dari pengajuan IPPT seluas 400 hektare, ternyata IPPT yang ditandatangani Neneng hanya 83,6 hektare karena peruntukannya memang 83,6 hektare.

Setelah IPPT terbit, EY Taufik menemui Neneng dan membahas soal janji pemberian uang tersebut.

‎"Karena prinsipnya EY taufik yang bilang mau ngasih uang Rp 20 miliar, ya kenapa enggak. Tentunya saya berpikir bahwa dia kecewa juga karena IPPT yang disetujui hanya 83,6 hektare," kata dia.

Setelah penandatanganan IPPT pada 12 Mei 2017 itu, penyerahan uang pun dilakukan namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan yakni Rp 20 miliar.

"Saya nggak bisa paksa, itu berjalan saja. Saya cuma terima Rp 10 miliar itu. Penyerahannya bertahap," kata Neneng.

Di akhir persidangan, Neneng sempat menangis menyesali perbuatannya.

Saat ini, ia sudah mengundurkan diri dari Bupati Bekasi dan tidak ingin kembali berkarir sebagai jabatan publik.

"Tidak ingin kembali jadi bupati atau jabatan publik lainnya, termasuk jabatan politik, tidak mau. Saya sangat menyesal, saya merasa bersalah," ujar dia. 

Sementara itu nama Gubernur Jabar Ridwan Kamil disebut-sebut mantan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili, terdakwa penerima suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, di persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (10/4/2019).

Neneng mengisahkan soal Ridwan Kamil saat menjawab sederet pertanyaan soal pengurusan Raperda RDTR Pemkab Bekasi yang sudah disetujui DPRD Bekasi, kemudian memerlukan persetujuan substantif dari Pemprov Jabar.

Raperda RDTR itu mengakomodir proyek Meikarta tahap II dan III. Tahap I baru terealisasi seluas 83,6 hektare

Seiring perjalanannya, Neneng dan Henry Lincoln selaku eks Sekretaris Dinas PUPR, meminta bantuan pada Sekda Pemprov Jabar Iwa Karniwa untuk mempercepat persetujuan substantif itu dibantu anggota DPRD Jabar Waras Wasisto dan DPRD Bekasi, Soleman disertai pemberian uang Rp 1 miliar untuk Sekda Jabar Iwa Karniwa pada medio Desember 2017.

Kata Neneng, inisiatif pertemuan itu diinisiasi Henry Lincoln. Hingga kasus ini bergulir, ‎persetujuan substantif itu belum ditandatangani Pemprov Jabar.

Hingga akhirnya, Henry Lincoln kata Neneng, mengajak untuk menemui Ridwan Kamil.

"Saat Henry sudah menjabat Sekreris Dinas Pemuda dan Olahraga, dia masih aktif mengajak saya mengurus persetujuan substantif dengan menemui Ridwan Kamil," ujar Neneng

Jaksa KPK Yadyn, mengkonfirmasi ulang soal keterangannya diajak Henry Lincoln menemui Ridwan Kamil yang belakangan belum sempat terealisasi.

"Dia (Henry Lincoln) ingin Raperda RDTR cepat selesai. Hingga saat ini, Pemkab Bekasi sudah mengesahkan Raperda RDTR namun belum mendapat persetujuan substantif dari Pemprov Jabar," ujarnya.

Saat dikonfirmasi ulang soal Ridwan Kamil itu, ‎Neneng menegaskan itu baru rencana untuk membahas kelanjutan nasib Raperda RDTR. Sehingga, belum ada pembicaraan soal uang.

"Belum sampai ke permintaan dana, baru inisiasi saja untuk menemui Ridwan Kamil. Itu idenya Henry Lincoln, saya diajak dia," ujar Neneng Rahmi.

Seperti diketahui, Raperda RDTR ini mengakomodir kepentingan proyek Meikarta seluasa 400 hektare lebih.

Hanya saja, peruntukan wilayah di Kabupaten Bekasi yang memungkinkan proyek Meikarta baru 83,6 hektare.

Saat baru dilantik jadi gubernur, Ridwan Kamil memang sempat berencana memanggil Pemkab Bekasi untuk mengkonfirmasi perizinan Meikarta. Namun, itu urung dilakukan setelah ditegur KPK.

Seperti diketahui, di persidangan, terungkap bahwa Henry Lincoln merupakan saudara kandung dari Theo L Sambuaga, mantan Menteri Kehakiman dan mantan Komisaris Lippo Group.