Terbentur Aturan Teknis, DBH DR Mengendap Sekitar Rp170 Miliar
Setelah urusan kehutanan tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten dan kota, pemerintah pusat akhirnya memperluas penggunaan Dana Reboisasi dimaksud.
Selama ini dana tersebut hanya untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari hutan negara serta hasil hutan kayu hutan alam lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah urusan kehutanan tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten dan kota, pemerintah pusat akhirnya memperluas penggunaan Dana Reboisasi dimaksud.
Roy menjelaskan, Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 memperbolehkan penggunaan Dana Reboisasi untuk beberapa kegiatan yaitu pengelolaan taman hutan rakyat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penataan batas kawasan, pengawasan dan perlindungan, penanaman pohon pada DAS kritis, penanaman bambu pada kakisu dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air serta pengembangan perbenihan dan penelitian dan pengembangan.
Perluasan penggunaan itu juga kemudian diatur dalam Undang- Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN tahun anggaran 2018.
Sebagai aturan pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi DBH SDA Kehutanan.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) juga menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 1 tahun 2018 tentang Prosedur Pembahasan Format dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
Penggunannya juga dipertegas melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/ 2018 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Untuk Mendukung Pengendalian Perubahan Iklim dan Perhutanan Sosial.
