Kabar Baik dari Pertemuan Gubernur Ganjar dan Presiden Jokowi Bahas Guru Tidak Tetap
Kabar baik datang dari Presiden Joko Widodo terkait nasib guru tidak tetap seperti disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
lihat foto
KABAR BAIK, Ini Hasil Pertemuan Gubernur Ganjar dengan Presiden Terkait Guru Tidak Tetap
Rabu, 6 Desember 2017 20:00
tribunjateng/dok
FOTO DOKUMEN saat Ganjar mengajar di SMAN I Pati Jateng
Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Kabar baik datang dari Presiden Joko Widodo terkait nasib guru tidak tetap setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadap.
Tempo hari Ganjar berjanji bersama PGRI akan mengawal keluhan banyak guru tidak tetap di Jateng yang nasibnya tidak menentu, bukan hanya status tapi gaji yang sangat kecil per bulannya.
Presiden Jokowi pun merespon positif dan memerintahkan kementerian terkait untuk tidak mempersulit persoalan administrasi pada guru.
Gubernur Ganjar bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor usai acara Penerimaan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah, Rabu (6/12/2017).
Sebelum acara penerimaan DIPA, Presiden Jokowi sudah mengawali briefing terkait kesejahteraan guru. Presiden memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan guru.
"Menurut beliau, guru menjadi tidak fokus mengajar karena dibebani urusan administrasi yang bertele-tele," kata Ganjar saat dihubungi Tribun Jateng melalui telepon seluler.
Setelah acara selesai, Ganjar menemui Presiden Jokowi secara khusus membahas nasib guru tidak tetap. Di forum tersebut turut mendampingi Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
Hasil pertemuan itu, pemerintah pusat bakal mempercepat pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara ini rancangan PP masih berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Presiden akan mengecek langsung RPP itu di Kemenpan, dan akan mendorong segera dibahas lalu disahkan," Ganjar menambahkan.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengingatkan agar dalam pengangkatan guru honorer menjadi PPPK harus memenuhi syarat dan kompetensi.
