Anggaran Satu Unit Printer di Pemkab Malang Rp 1 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Sejumlah pengadaan di Pemkab Malang terkesan aneh dan mengada-ada.

Contohnya, pengadaan sebuah printer seharga Rp 1 miliar. Pengadaan printer super mahal itu masuk dalam agenda pengadaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). 

Pengadaan tahun 2016 menggunakan sistem e-purchasing untuk pemilihan penyedia barang itu. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik.

Namun pembelian printer super mahal itu menimbulkan tanda tanya.

“Seperti apa printer seharga Rp 1 miliar. Memang ada ya printer yang harganya sampai Rp 1 miliar?,” ucap seorang sumber Surya Online (Tribunnews.com network) di DPPKAD Kabupaten Malang.

Selain printer, ada pula pengadaan paket mebeler untuk Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Malang yang harganya mencengangkan yaitu Rp 5,362 miliar.

Meski harganya mencapai miliaran rupiah, mebeler itu dibeli lewat pengadaan langsung.

Pengadaan meja kursi dan lain-lain hingga Rp 5 miliar lebih juga terlihat janggal.

Sebab kemungkinan mebeler ini untuk rumah dinas bupati dan wabup. Harga yang dipatok itu terlalu mewah untuk sekadar membeli meja, kursi, dan perabot lainnya.

Ada pula pengadaan satu paket alat dapur untuk wabup yang mencapai Rp 1 miliar. Lagi-lagi pengadaan peralatan dapur ini dianggap sangat mahal.

“Itu wajan, panci, sutil (spatula, red) lapis emas ya kok begitu mahal?” ujar sumber itu sinis.

Selain sejumlah pengadaan yang sangat mahal, ada pula anggaran ganda. Yaitu pengadaan paket alat rumah tangga lainnya (home use) untuk bupati dan wabup. Pengadaan ini nilainya mencapai Rp 2,545 miliar.

Namun ada lagi pengadaan sejenis, yaitu paket alat pembersih untuk bupati dan wabup senilai Rp 1 miliar.

Baca: Klarifikasi Pemkab Malang Soal Berita Anggaran Printer dan Peralatan Dapur Rp 1 Miliar

Koordinator MCW, Zainudin mengatakan, pengadaan yang terlampau mahal memang disengaja. Ketika itu, penyusunan memang dilakukan oleh Pelaksana Jabatan (PJ) Bupati.