Ganjar Minta Agar Warga dan TNI yang Terlibat Persoalan Lahan di Urut Sewu Bertemu
Ganjar mengatakan agar warga dan TNI yang terlibat persoalan lahan di Urut Sewu, bertemu. Keduabelah pihak
lihat foto
Namun mahasiswa tidak membawa data dimaksud. Ahmad Taqiyudin justru menyodorkan selembar surat pernyataan yang isinya mengutuk tindakan represif TNI pada petani Urut Sewu. "Kami minta Bapak menandatangani pernyataan ini," katanya.
Surat itu diminta Ganjar namun ia tidak mau tanda tangan. Gubernur bersikukuh menagih janji mahasiswa untuk membawa data lahan-lahan milik warga yang bersengketa dengan TNI di Urut Sewu.
"Yang saya minta data, jadi saya bisa selesaikan secara substansial. Tidak hanya kasus kekerasannya saja," ujarnya.
Terus berdebat
Perdebatan pun berlangsung antara Ganjar dan mahasiswa. "Yang punya data BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pak. Kami cuma mahasiswa. Pemerintah seharusnya sudah punya data itu," kata salah satu peserta aksi.
"Lho saya punya, tapi kalian tadi bilang punya data. Maksud saya mari kita sandingkan untuk cari solusi bersama," sambung Ganjar.
Karena tak kunjung tercapai kesepakatan, Ganjar pun mengakhiri pertemuan yang berangsur memanas itu. Ketika Ganjar berbalik, petugas kepolisian langsung membuat pagar. Mahasiswa mencoba merengsek namun terhalang barikade polisi. Dorong-dorongan pun terjadi antara mahasiswa dan polisi. Untungnya pimpinan kedua pihak berhasil menenangkan anggotanya masing-masing. Kericuhan pun urung terjadi.
Kepada wartawan, Ganjar mengatakan agar warga dan TNI yang terlibat persoalan lahan di Urut Sewu, bertemu. Keduabelah pihak membekali diri dengan data masing-masing kemudian diverifikasi bersama-sama.
Jika data dua pihak tersebut sama-sama kuat, maka proses politik harus ditempuh. Pada tahap ini, pemerintah pusat mengambil peranan. Saat ini, Ganjar sudah memerintahkan Pj Bupati Kebumen, Arief Irwanto turun ke lapangan.
"Buktiku mana, buktimu mana, verifikasi. Kalau sama-sama kuat ya proses politik, peruntukan tanah," katanya.
Selanjutnya, pemerintah pusat menentukan peruntukan tanah tersebut. "Kalau untuk TNI ya lakukan redistribusi tanah. Kalau untuk rakyat, maka TNI dicarikan tempat lain," sambung dia.
Selama proses tersebut, Ganjar meminta pemerintah menyatakan status quo di Urut Sewu. Dengan demikian tidak ada aksi dari kedua pihak sehingga pencarian solusi bisa dilaksanakan dalam damai. (gap)
