Dituding Sembunyikan APBD 2015, PDI Akan Interpelasi Gubri

TRIBUNNEWS.COM. PEKANBARU - Setelah sekian lama tidak ada kejelasan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau akan menggiring penggunaan hak interpelasi dewan guna mempertanyakan kepada gubernur terkait status APBD Riau 2015. Perda APBD 2015 yang disahkan oleh DPRD periode 2009-2014 itu, hingga saat ini tak jelas statusnya usai dikembalikan oleh Kemendagri beberapa waktu lalu.

Bahkan Mendagri Tjahjo Kumolo menolak menandatangani verifikasinya karena tidak sesuai dengan hasil keputusan rapat paripurna dewan pengesahan APBD 2015. Kemendagri menyebutkan, sejumlah anggaran diubah tanpa sepengetahuan dewan.

Ketua Fraksi PDIP, Maamun Solihin mengatakan, hingga saat ini pemprov tak kunjung memberi penjelasan terkait APBD 2015. Padahal seharusnya pemprov cepat koordinasi dengan DPRD untuk memastikan status APBD senilai Rp 10 triliun tersebut.

"Saya menilai banyak hal yang disembunyikan. Saya yakin seluruh fraksi di dewan pasti sepaham untuk mengajukan hak interpelasi. Tinggal kapan hal itu akan disampaikan," ujar Maamun, Senin (1/12/2014).

Beberapa waktu lalu, pemprov meminta waktu kepada legislatif untuk membahas APBD tersebut sebelum dikembalikan kepada DPRD Riau untuk dicocokkan kembali sesuai dengan draft paripurna pengesahan Ranperda APBD 2015.

Maamun melihat ada upaya untuk menyembunyikan sesuatu oleh Pemprov Riau. Faktanya ketika draft APBD tersebut dikembalikan Mendagri, pemprov tidak langsung berkoordinasi dengan dewan sesegera mungkin.

"Ini masih dikasih waktu bagi eksekutif untuk menelusuri anggaran yang tidak pas itu. Apapun hasilnya tentu harus dikomunikasikan dengan dewan," kritiknya. (*)