Pansus LKPJ Melawi Soroti Kekurangan Dokter, Jumlahnya Tak Sebanding
DPRD Melawi berharap pelayanan yang ditetapkan pemerintah, berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah.
Editor:
Sugiyarto
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, MELAWI - DPRD Melawiberharap pelayanan yang ditetapkan pemerintah, berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, lebih ditekankan pada pelaksanaan program-program dan kegiatan yang sifatnya menyentuh langsung pada pemenuhan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah.
“Terkait dengan opini BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Melawi, hendaknya pemkab dapat lebih giat dalam melakukan perbaikan terhadap penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, manajemen keuangan daerah, pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah serta pelaporan dan pengelolaan informasi keuangan,” kata Ketua Pansus LKPJ, Yuhaidir saat memaparkan rekomendasi DPRD untuk pelaksanaan APBD 2013 dalam paripurna Senin (26/5).
Kata dia, pada pada sektor pendidikan, DPRD berharap kepada Bupati, melalui instansi terkait untuk melakukan penambahan tenaga guru yang dalam perekrutannya disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan sekolah-sekolah di setiap daerah.
Kata dia, hal ini perlu dilakukan karena sampai saat ini Kabupaten Melawi masih kekurangan sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas terutama pada program pendidikan menengah.
“Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah menyangkut kekurangan tenaga dokter. Tenaga medis tidak sebanding dengan rasio jumlah penduduk yang dilayani terutama pada daerah yang sulit dijangkau dan terpencil. Kami berharap agar instansi terkait mengusulkan penambahan tenaga dokter dan paramedis sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi daerah yang sulit dijangkau,” jelasnya.
DPRD juga menyorot masalah pelayanan bagi pasien rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit, karena selama ini dinilai belum mendapatkan pelayanan yang maksimal.
Selain itu tenaga dokter spesialis serta obat yang belum tersedia juga masih menjadi penghambat.
Maka dari itu, kata Yuhaidir, DPRD mengusulkan agar dilakukan penambahan tenaga dokter spesialis serta pemenuhan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan dan disarankan agar pembelian obat memperhatikan masa kadaluarsanya.
DPRD juga menyoroti masalah pekerjaan umum, dia melihat selamat ini SDM terutama pada tenaga teknis serta kurangnya penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dibandingkan dengan banyaknya usulan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami dari DPRD juga merekomendasikan agar instansi terkait segera mengusulkan penambahan tenaga teknis dan mengikutsertakan PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengikuti Bimtek maupun program pendidikan dan pelatihan serta mengusulkan penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Yuhaidir juga mengungkapkan rekomendasi DPRD terkait dengan pembangunan dan penggunaan tanah yang banyak melanggar ketentuan peruntukan tanah dan belum adanya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggar ketentuan tata ruang.
“DPRD merekomendasikan agar instansi terkait melakukan sosialisasi tentang tata ruang dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung baru melalui pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) serta mengawasi pembukaan lahan atau izin lokasi,” katanya.
Untuk sektor perhubungan, pihaknya berharap agar instansi terkait perlu mengembangkan sistem transportasi angkutan umum, serta melakukan penertiban parkir sehingga PAD dari retribusi parkir bisa meningkat.
Bupati Melawi, Firman Muntaco mengatakan, rekomendasi yang diberikan merupakan masukan bagi jajarannya agar pembangunan di Melawi bisa terus berjalan.
Kata dia, ada lebih dari 20 SKPD di lingkungan Pemkab Melawi dan rekomendasi yang diberikan memang mencakup seluruh bidang.
“Rekomendasi ini tentunya akan menjadi pegangan kami kedepan,” katanya.
Menurutnya, rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan APBD Melawi tentunya menjadi landasan agar pemerintah tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
“Rekomendasi ini diberikan agar pemerintah tetap berjalan pada rel yang telah ditetapkan,” jelasnya. (ali)
