Langgar Konstitusi dan HAM Jika Pilgub Lampung Makin tak Jelas

Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto

TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG - Hingga kini pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2013 makin tidak jelas. ketidakjelasan pelaksanaan pilgub dinilai sarat pelangaran konstitusi. Pasalnya, Pemilu merupakan hak lima tahunan masyarakat. Karena itu, menghalang-halangi pilgub dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).
Demikian diungkapkan Edi Agus Yanto selaku pembicara dalam acara diskusi yang digagas oleh Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), dengan tema 'Upaya Mewujudkan Pilgub yang Jujur, Transparan dan Adil' di Rumah Makan Pondok Musi Raya, Sabtu (5/10).

"Di mana-mana tidak pernah ada aturan yang menegaskan pilkada bisa dimundurkan karena persoalan anggaran," katanya.
"Masyarakat memiliki hak untuk memilih lima tahun sekali, pilgub merupakan pintu masuk untuk perubahan dan pembangunan daerah. Kalau tidak dilakukan maka jelas ini pelanggaran HAM," tegasnya lagi.

Dia juga menilai, budaya pragmatisme sengaja dibangun oleh elite politik lokal di Lampung, sehingga membuat pelaksanaan pilgub jauh dari kata jujur, transparan, dan adil. Lebih jauh, ia menilai, tidak adanya pendidikan politik yang terstruktur kepada masyarakat menambah parah kondisi demokrasi di Lampung.

"Politik transaksional sudah terjadi di mana-aman, itu adalah buah dari politik instan. Seharusnya, para politisi sadar perlu investasi politik dengan perbuatan kepada konstituen bukan malah memperbanyak cost politic dan membeli hak politik rakyat," jelas politisi PAN ini.