Masyarakat Adat Kecewa Tak Ditemui Bupati Nunukan

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Masyarakat adat yang menamakan diri Dewan Lembaga Adat Tidung dan Dayak menyatakan tidak percaya lagi pada Pemerintah Kabupaten Nunukan, untuk menyelesaikan sengketa lahan perusahaan perkebunan sawit PT BSI di Kecamatan Siemanggaris dengan masyarakat.

Mereka kecewa, karena berjam-jam menunggu di lantai tiga Kantor Bupati Nunukan, Rabu (22/5/2013), sejumlah tokoh adat ini tidak diterima Bupati Nunukan Basri maupun Wakil Bupati Nunukan Hajjah Asmah Gani.

Ketua Dewan Lembaga Adat Tidung dan Dayak Muhammad Yusuf menyesalkan sikap bupati dan wakil bupati yang enggan menemui mereka.

"Kami datang ke sini membawa nama Dewan Lembaga Adat Tidung dan Dayak, kenapa tidak dilayani? Saya kecewa betul. Pak Bupati, Wakil Bupati saya kecewa. Sudah cukup lama saya menunggu. Nanti kita ketemu di lapangan. Saya sudah tidak percaya kepada pemerintah.  Saya Muhammad Yusuf, saya ketua Dewan Lembaga Adat, dia harus menghargai saya," ujarnya.

Sedianya para tokoh adat ini datang untuk berkonsultasi mengenai progress penyelesaian sengketa lahan dengan PT BSI di Sekalayan, Kecamatan Siemanggaris. Karena sebelumnya, saat dipanggil di Restoran Milo, Bupati Nunukan berjanji akan memfasilitasi masyarakat adat dengan pihak perusahaan.

"Tetapi sampai detik ini tidak ada jawaban. Saya sudah tidak percaya dengan pemerintah. Nanti di lapangan baru tahu," ujarnya.

Mereka mengancam akan melakukan penghentian operasional pabrik milik PT BSI di Siemenggaris.