Kopel Akui Sulsel Provinsi Terkorup
Koordinator Kopel Sulawesi Syamsuddin Alimsyah, mencontohkan, keuangan lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel selama ini ditemukan Kopel
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi sepakat dengan hasil penelitian Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Selasa (28/8/2012), Sulsel sebagai provinsi terkorup di daratan Pulau Sulawesi.
Koordinator Kopel Sulawesi Syamsuddin Alimsyah, mencontohkan, keuangan lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel selama ini ditemukan Kopel tidak sehat. Kopel banyak menemukan praktek-praktek korupsi di gedung eksekutif tertinggi Sulsel itu.
"Oww, di Pemprov itu banyak sekali, padahal WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sudah dijadikan (Gubernur) sebagai jualan politik, ingat, WTP itu bukan tanpa korupsi, apalagi yang diaudit juga hanya sampling saja (audit general). Kalau mau kita geledah mendalam APBD Sulsel sebenarnya memang tidak sehat," kata Syamsuddin kepada Tribun Timur (Tribun Network), Selasa (28/8/2012).
Menurut Syamsuddin, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulsel, selain habis untuk pejabat, juga dalam belanja barang jasa banyak yang tidak rasional.
"Bagaimana mungkin satu institusi atau SKPD dalam sebulan untuk perjalanan bisa menghabiskan duit Rp 3 miliar perbulan? Malah lebih. Belum lagi uang makan minum sampai Rp 30 M, tambahan di perubahan APBD yang berlakunya kalender anggaran sudah tidak cukup sebulan. Lebih aneh belanja modal justru rata-rata hanya sampai tujuh persen, ini perlu diusut KPK ini," ungkap Syamsuddin Alimsyah.
Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso, sebagaimana dilansir Firman Qusnul Yakin dalam inilah.com, hari ini, korupsi di daerah menggunakan modus memindahkan dana APBD ke rekening pribadi para bendaharawan sudah diamati oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2011.
Untuk kategori Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi Daerah terkorup (1,5 persen), disusul Sulawesi Utara (0,9 persen), Sulawesi Tenggara (0,6 persen), dan Sulawesi Tengah (0,4 persen). Sulawesi Barat (0,3 persen) berada di posisi buncit.
Baca Juga:
