Termakan Isu, Warga Minta Uang 'Meugang' ke Gubernur
Ratusan masyarakat sipil dari sejumlah gampong di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar,
TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH - Ratusan masyarakat sipil dari sejumlah gampong di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar, Selasa (17/7/2012) pagi, mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh yang terletak di kawasan Simpang Dodik, Lamteumen, Banda Aceh.
Kedatangan massa tersebut awalnya untuk memastikan isi pesan singkat (sms) yang beredar sehari sebelumnya dengan mengatasnamakan Gubernur Aceh, untuk mengambil uang meugang sebesar Rp 800 ribu ke Kantor Gubernur Aceh.
Namun, jumlah massa yang datang dari berbagai penjuru kota semakin ramai ke kantor PA tersebut, tanpa ada petugas yang bisa ditanyai. Tercatat, massa yang datang mulai pukul 07.30 WIB pagi hingga pukul 10.00 WIB menjelang siang ini, kantor itu masih tertutup. Semua massa berdiri di depan kantor tersebut menunggu pintunya dibuka oleh petugas jaga.
Seorang warga bernama Fakhri, seorang warga Desa Pani, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, mengaku rela menunggu berjam-jam, demi mendapatkan uang meugang yang menurut informasi berantai diterimanya yakni sebesar Rp 200 ribu per orang.
“Saya dan beberapa warga lainnya datang sejak pukul 07.00 WIB dan pintu pagar belum juga dibuka. Sudah 2 jam lebih kami menunggu disini, namun tidak ada yang keluar,” ujarnya, kemarin siang. Menjelang siang, massa yang mulai jenuh itu pun bubar dengan sendiri.
Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf melalui ustad Muzakir Hamid ajudan gubernur kemudian membantah adanya uang meugang tersebut. Menurutnya isu tersebut tidak benar.
Pesan singkat tersebut beredar dalam bahasa Aceh dan Indonesia. Efek dari penyebaran sms oleh orang yang tidak bertanggungjawab tersebut, membuat gelombang masyarakat yang berdatangan ke kantor Gubernur Aceh semakin banyak.
Isu yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat merugikan Pemerintah Aceh dan masyarakat sendiri yang harus menghabiskan waktu dan uang untuk ongkos menuju Kantor Gubernur Aceh.
"Diharapkan masyarakat lebih selektif dan berhati-hati terhadap isu yang beredar menyambut Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1433 mendatang," ujarnya.
Kepada para pihak yang melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab tersebut, agar segera menghentikan kegiatannya itu, karena akan merugikan banyak pihak.
Sesungguhnya Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zikir sangat memahami suasana bathiniah masyarakat Aceh menjelang hari meugang, namun semua tindakan dan upaya serta bantuan yang akan diberikan, tetap melewati mekanisme yang ada, sehingga tidak menjurus kepada tindakan melawan hukum.
