Perekonomian di Nunukan Kian Lesu
Tak hanya aktivitas perdagangan yang lesu di pasar-pasar maupun pusat pertokoan, namun perbankan juga tampak sepi.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Upaya Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menggeliatkan perekonomian di daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini tak juga menujukkan hasil yang menggembirakan. Perekonomian di Nunukan justru mengalami kemunduran. Setidaknya itulah yang menjadi penilaian sejumlah warga saat diwawancarai Tribun Kaltim (Tribun Network).
"Mana ada perubahan apa-apa. Begini-begini saja kita. Perekonomian makin sulit. Toko makin sepi. Ganti Bupati juga tidak meningkatkan perekonomian warga," kata Adi, salah seorang pedagang.
Hal senada juga disampaikan Saiful warga lainnya. "Nunukan sekarang sepi. Apalagi yang mau diharapkan? Susah hidup di sini. Mau kerja rumput laut juga lebih banyak ruginya. Kita kerja paling cuma kembali modal," ujarnya.
Tak hanya aktivitas perdagangan yang lesu di pasar-pasar maupun pusat pertokoan, namun perbankan juga tampak sepi. Aktivitas di bank-bank meningkat pada saat gajian pegawai atau sedang termin pekerjaan proyek pemerintah.
Aktivis LSM Panjiku Mansyur Rincing mengatakan, sebelumnya aktivitas perekonomian warga khususnya di Kabupaten Nunukan sangat ditopang keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI). Saat itu semua pelaku ekonomi mulai dari usaha kecil hingga sektor perbankan menggeliat. Namun sejak pengurusan dokumen TKI dialihkan ke Malaysia, aktivitas perekonomian Nunukan juga menjadi sepi.
Sejak aktivitas pengurusan dokumen TKI di Nunukan berkurang, perekonomian khususnya di Pulau Nunukan nyaris hanya ditopang APBD Kabupaten Nunukan. Pasar-pasar dan pusat-pusat pertokoan menjadi ramai disaat pegawai sedang gajian atau kontraktor telah menerima pembayaran.
Sebagian warga menggantungkan hidup dengan memilih menjadi kontraktor penyedia jasa bagi pekerjaan fisik maupun non fisik pemerintah. Sementara warga lainnya memilih menjadi pegawai negeri sipil ataupun tenaga honorer di kantor pemerintah.
"Ini kan sangat kontradiktif, di satu sisi pemerintah berteriak supaya jangan bangga atau mengejar menjadi honor namun di sisi lain pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Masyarakat dituntut untuk berwirausaha. Namun ditengah lesunya perekonomian seperti ini sama saja bunuh diri. Warga diminta bertani, namun ketersediaan sarana produksi hingga ke pemasaran tidak terjamin," kata Dedi, warga lainnya.
BACA JUGA:
