Minggu, 5 Oktober 2025

Fahri Hamzah Ingin Contoh Singapura Bangun Hunian di Perkotaan Padat RI

Memungkinkan masyarakat mendapatkan hunian layak secara gratis melalui konsolidasi tanah dan skema pembiayaan yang disusun secara kolaboratif.

Kementerian PKP
HUNIAN VERTIKAL - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan ini membahas upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan dan perdesaan Jawa Timur. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kota-kota padat di Indonesia diminta mencontoh Singapura dalam melakukan pembangunan hunian, yaitu mengarah pada konsep vertikal.

Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, sejak 1980-an Singapura telah beralih dari bangunan 3–5 lantai ke hunian vertikal hingga 30 lantai seiring keterbatasan lahan.

Ketika bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, ia menyebut kota-kota padat seperti Surabaya dan daerah perkotaan di Jawa Timur perlu segera mengadopsi pendekatan serupa untuk menjawab tantangan backlog perumahan.

"Lahan di perkotaan kita sudah terbatas. Kita harus mulai membiasakan konsep vertical housing dengan perencanaan matang agar warga bisa tinggal di rumah layak tanpa harus direlokasi terlalu jauh,” kata Fahri dikutip dari siaran pers pada Minggu (6/7/2025).

Baca juga: Pemerintah RI dan Pengembang Properti asal Qatar Bangun 1 Juta Hunian Vertikal

Ia mencontohkan proyek Kampung Cibangkok di Bandung yang dirancang oleh Sekolah Arsitektur dan Kebijakan Publik ITB.

Dari luas 5 hektare, hanya 1,5 hektare yang digunakan untuk hunian vertikal, sedangkan 3,5 hektare sisanya bisa dimanfaatkan secara ekonomis dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Konsep tersebut, menurut Fahri, memungkinkan masyarakat mendapatkan hunian layak secara gratis melalui konsolidasi tanah dan skema pembiayaan yang disusun secara kolaboratif.

Politikus Partai Gelora itu juga menyoroti pentingnya peran koperasi dalam pengelolaan tanah sisa dan pengelolaan aset vertikal.

Ia menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai contoh institusi yang bisa diberdayakan untuk menyediakan fasilitas simpan pinjam.

Koperasi Merah Putih juga dapat mendukung pembiayaan material pembangunan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kalau tanahnya kita konsolidasikan, perizinan dimudahkan, lalu pembiayaan dijalankan dengan skema off-taker, maka rumah vertikal bisa dibangun cepat dan efisien. Bahkan yang empat lantai itu bisa selesai dalam dua bulan,” ujar Fahri.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved