Minggu, 5 Oktober 2025

Pilpres 2019

Ide Pembubaran Koalisi, Politisi Demokrat: Ini Cara Saya Menggedor Nurani Elite Politik di Dua Kubu

Tentu proposal saya akan terdengar bising di telinga, dipandang sebagai indescent proposal, apabila ditafsir dari sudut kepentingan kekuasaan politik

YouTube/Kompas TV
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik 

Namun, apabila ingin bertahan di dalam koalisi, maka ia meminta Partai Demokrat tidak melontarkan pernyataan yang membuat gaduh dan menjaga etika berkoalisi.

"Kalau ingin bertahan, ya tolong etika koalisi itu dijaga, jangan bikin gaduh terus," kata Andre.

Andre menegaskan bahwa koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga akan masih terus berjalan, sebab proses Pilpres 2019 belum selesai.

Ia mengatakan, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tengah fokus terhadap permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan BPN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita fokus gugat di MK jangan bikin gaduh. kalau mau keluar silakan, kalau memang kebelet menjadi menteri setelah reshuffle Juni-Juli ini ya monggo silakan," ucapnya.

Respons TKN

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Verry Surya Hendrawan menilai, usulan pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan capres-cawapres pada Pemilu Presiden 2019 tidak relevan dan mengada-ada.

Baca: Demokrat Usul Pembubaran Koalisi, TKN: Era SBY-Boediono, Malah Ada Setgab Koalisi Parpol Pendukung

Usul tersebut dilontarkan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik. Rachland memandang bahwa mempertahankan koalisi pendukung kedua pasangan calon akan membuat polarisasi di masyarakat sulit diantisipasi.

"Pernyataan bahwa KIK ( Koalisi Indonesia Kerja) harus pula dibubarkan karena, sesuai statemen Wasekjen Partai Demokrat, mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat adalah sangat tidak relevan dan mengada-ada," ujar Verry melalui keterangan tertulisnya, Minggu (9/6/2019).

Perwakilan sekretaris jenderal partai-partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2019 saat menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Hasto Kristiyanto (PDIP), Fredrich Lodewijk Paulus (Partai Golkar), Asrul Sani (PPP), Johny G Plate (Nasdem), Herry Lontung Siregar (Hanura), Raja Juli Antoni (PSI), Verry Surya Hendrawan (PKPI), Ahmad Rofiq (Perindo), dan menyusul Abdul Kadir Karding (PKB) disambut oleh Ketua KPU Arief Budiman dan Jajaran di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018). kedatangan mereka untuk konsultasi terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Tribunnews/Jeprima
Perwakilan sekretaris jenderal partai-partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2019 saat menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Hasto Kristiyanto (PDIP), Fredrich Lodewijk Paulus (Partai Golkar), Asrul Sani (PPP), Johny G Plate (Nasdem), Herry Lontung Siregar (Hanura), Raja Juli Antoni (PSI), Verry Surya Hendrawan (PKPI), Ahmad Rofiq (Perindo), dan menyusul Abdul Kadir Karding (PKB) disambut oleh Ketua KPU Arief Budiman dan Jajaran di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018). kedatangan mereka untuk konsultasi terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Menurut Verry, Koalisi Indonesia Kerja yang mendukung Presiden Jokowi justru perlu dipertahankan.

Saat Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin didukung PDI-P, Golkar, NasDem, PPP, PKB, Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI.

Verry menilai, Koalisi Indonesia Kerja harus terus berperan dalam mengawal program-program pemerintahan Presiden Jokowi selama lima tahun ke depan.

Di sisi lain, TKN selalu berkampanye dengan mengedepankan narasi positif, mengedepankan program kerja serta rekam jejak pencapaian capres dan cawapres.

"Ini positif untuk demokrasi kita karena semangat ini akan terus dikedepankan dan ditularkan ke semua pihak," kata dia.

Verry menyayangkan jika koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga dibubarkan.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved