‎Gerakan Suluh Kebangsaan Dorong Segera Dilakukan Rekonsiliasi Politik

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD mendukung penuh tugas Polri dan TNI dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Keselamatan bangsa dan negara adalah hukum tertinggi. Tentu kita dorong ada rekonsiliasi politik," ujar Mahfud MD, Selasa (28/5/2019) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Diketahui calon presiden petahana Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sempat berencana menggelar pertemuan dengan Prabowo, capres nomor urut 02 usai pencoblosan 17 April lalu.

Luhut ketika itu hampir bertemu dengan Prabowo, namun batal karena Prabowo menderita sakit.

Baca: Soal Kerusuhan 22 Mei, Mahfud MD: Pasti Ada Dalangnya, Tidak Mungkin Spontanitas

Hingga kini pertemuan masih belum berhasil digelar.

Sementara itu, banyak pihak mendorong segera dilakukan pertemuan, rekonsiliasi untuk mendamaikan suasana terlebih adanya kerusuhan 21 dan 22 Mei.

"Saya kira untuk alam dan budaya Indonesia, rekonsiliasi politik itu penting. Ini harus terus disorong mulai dilakukan dan ada perkembangan positif," tegas Mahmud MD.

Baca: Putuskan Berhijab, Olla Ramlan Ogah Disebut Berhijrah

Terakhir Mahmud MD berpesan agar seluruh masyarakat menahan diri jangan mudah terprovokasi karena mungkin kedepan bakal terjadi hal-hal yang membahayakan.

Mengenai penyelesaian sengketa Pilpres yang kini berproses di Mahkamah Konstitusi (MK), ‎Mahfud MD mengapresiasi pasangan Prabowo-Sandi yang membawa sengketa ke penyelesaian yang elegan.

"Peluang menang dan kalah ada di MK. Mari dorong MK melakukan tugas secara profesional. Tidak boleh diintervensi atau diteror oleh siapapun," ujarnya.

Pasti ada dalangnya

Gerakan Suluh Kebangsaan selama dua jam menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Selasa (28/5/2019) di Kemenkopolhukam, Jakarta.

Usai pertemuan, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD mengaku bersyukur mendapatkan banyak penjelasan detail dari Menko Polhukam, Kapolri, serta Panglima TNI tentang apa yang terjadi pada 21 dan 22 Mei lalu.

"Kami ada beberapa catatan, pertama aparat penegak hukum TNI/Polri tetap menindak tegas para perusuh dan mengayomi para pengunjuk rasa biasa ‎yang punya aspirasi politik," ucap Mahfud MD.

Baca: Era Elektronifikasi Dicanangkan, Tahun 2020 Transaksi Tol Tanpa Berhenti