Jaga Netralitas, Kapolri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Dari 271 daerah pilih, 95 persen yang terjun sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah adalah kader Golkar.

Proses perekrutan kader Golkar untuk maju sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sudah berlangsung sejak lama.

Di mana proses perekrutan tersebut menggunakan pendekatan melalui paparan hasil survei sejumlah lembaga terkait elektabilitas para calon.

"Di 271 daerah itu 95 persen, baik itu calon gubernur atau wakil gubernur, calon bupati atau wakil bupati, calon wali kota wakil wali kota, Golkar ada kadernya. Dalam setiap kali pemilu, target itu hanya ada satu, targetnya menang," ujar Airlangga.

Golkar lanjut Airlangga juga mengerahkan seluruh anggota DPRD untuk mengawasi para pasangan bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang nantinya lolos pada putaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Baca: Golkar Maksimalkan Peran Anggota DPRD Awasi Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada

Pengawasan DPRD diperlukan lantaran terkadang para Paslon yang lolos Pilkada hanya akur ketika putaran pemilu saja.

"Kalau akur tidak akur itu, kalau dalam kampanye pasti akur untuk menang. Mulai tidak akur ketika ada gangguan dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Airlangga.

"Tapi ini bisa dikurangi dengan melakukan pengawasan yang dilakukan DPRD. Diharapkan partai pengusung bisa ikut mengawasi," sambung dia.

Ada sebuah langkah yang dilakukan Partai Golkar dalam upaya mempertahankan agar para pasangan calon yang nantinya lolos Pilkada bisa tetap akur sampai purna tugas.

Golkar melakukan pendidikan latihan politik kepada seluruh pimpinan DPRD di 271 daerah, termasuk kepada para ketua dari fraksi Golkar.

Dari pelatihan ini diharapkan para anggota DPRD fraksi Golkar bisa memiliki kesamaan dan target politik dengan calon-calon kepala daerah yang diusung.

"Kalau ini bisa dijaga melalui pengawasan yang dilakukan DPRD tingkat provinsi atau kabupaten, mudah-mudahan ini akan lebih smooth dibandingkan tidak ada dialog dan penjagaan dan pengawasan di awal," ucap Airlangga.

Airlangga menjelaskan, ada sejumlah penyebab yang memungkinkan seorang kepala daerah dan wakilnya bisa tiba-tiba tidak sejalan dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Putaran tahun berikutnya pemilu, bisa jadi rivalitas sudah terbentuk di dalam. Kejadian biasanya begitu, itu kepala daerahnya mau maju lagi, wakilnya juga mau maju lagi," pungkas Airlangga.

Baca: Eri Cahyadi, Anak Buah Risma Ditunjuk PDIP Maju Pilkada Surabaya Punya Harta Rp 3 M, Ini Daftarnya

Menko Perekonomian ini juga berharap para kandidat di Pilkada 2020 mengutamakan penerapan protokol kesehatan Virus Corona atau Covid-19 dalam berkampanye.