Kurikulum Merdeka
Kunci Jawaban PKN Kelas 8 Halaman 62: Aktivitas 3.2 Perppu Undang-Undang
Kunci jawaban PKN kelas 8 halaman 62 Kurikulum Merdeka Aktivitas 3.2 tentang Perppu undang-undang.
TRIBUNNEWS.COM – Pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) siswa kelas 8 SMP halaman 62 mempelajari tentang materi bab 3 mengenai perppu dan undang-undang.
Pada materi PKN kelas 8 halaman 62 kali ini, siswa diminta untuk menjawab soal pada Aktivitas 3.2.
Buku pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) Kelas 8 Kurikulum Merdeka halaman 62 karangan Lukman Surya Saputra dkk. terbitan Kemdikbudristek tahun 2017 edisi Revisi, siswa diminta untuk mencari perppu yang telah dijadikan undang-undang sesuai dengan soal pada Aktivitas 3.2.
Pada soal halaman 62, mempertanyakan apakah ada perppu lain yang dijadikan undang-undang selain Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Berikut Tribunnews menyajikan kunci jawaban buku PKN kelas 8 halaman 62 pada soal Aktivitas 3.2.
Baca juga: Kunci Jawaban Informatika Kelas 5 Halaman 112 Kurikulum Merdeka Bab 6: Ayo Berlatih 6.2
Aktivitas 3.2
Coba kalian pelajari adakah perppu lainnya yang telah dijadikan undang-undang, carilah dari berbagai sumber yang ada.
Baca juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 8 Halaman 17 Edisi Revisi, Aktivitas 1.3 Ayo Diskusi
JAWABAN:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.
2. Peraturan pemerintah pengganti undnag-undang Perppu Nomor 1 tahun 2016 menjadi UU Nomor 17 tahun 2016.
3. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi UU.
4. 1/2005 Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2/2004 temtang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5. 3/2005 Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
6. 1/2006 Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
7. 2/2006 Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Baca juga: Kunci Jawaban Modul 2.3 Administrasi Aset dan Keuangan Masjid, Pelatihan PINTAR Kemenag
Disclaimer:
- Kunci jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.
- Sebelum melihat kunci jawaban, sebaiknya siswa sudah mengerjakan sendiri soal-soal tersebut.
(Tribunnews.com/Oktavia WW)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.