2 Contoh Pakta Integritas Lapor Diri PPG 2025 Tahap 2 Disertai Link Download, Tinggal Edit

TRIBUNNEWS.COM - Pakta Integritas dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah dokumen pernyataan yang dibuat oleh calon bapak/ibu guru peserta PPG 2025 tahap 2 untuk menunjukkan komitmen dalam mengikuti seluruh proses PPG sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini berisi janji peserta PPG 2025 tahap 2 untuk menyelesaikan program dan menerima sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran, termasuk membayar biaya ujian jika belum lulus Uji Kompetensi Peserta PPG.

Pakta Integritas menjadi salah satu dokumen yang wajib dilampirkan bapak/ibu guru saat Lapor Diri ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara PPG.

Sesuai jadwal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Lapor Diri dilakukan mulai 17 Juli hingga 26 Juli 2025. Masih ada waktu 6 hari bapak/ibu guru yang telah dipanggil mengikuti PPG 2025 untuk melakukan Lapor Diri secara online.

Lapor diri PPG merupakan proses formal di mana peserta PPG secara resmi mendaftarkan kehadirannya dalam program studi. Proses ini menandai dimulainya perjalanan peserta PPG sebagai calon guru profesional. 

Contoh Pakta Integritas Lapor Diri PPG 2025 Tahap 2

Format pakta integritas biasanya sudah disediakan oleh LPTK penyelenggara PPG dan dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB).

Pakta integritas perlu dicetak kemudian ditandatangani di atas materai Rp 10 ribu, dan di-scan untuk diunggah saat lapor diri.

Sebagai referensi, Tribunnews.com telah merangkum contoh Pakta Integritas Lapor Diri PPG 2025 Tahap 2 dari sejumlah LPTK lengkap dengan link download.

Sehingga bapak/ibu guru calon peserta PPG 2025 Tahap 2 tinggal mengedit dan membubuhkan tanda tangan.

Baca juga: Berkas Lapor Diri PPG Guter Daljab Tahap 2 yang Wajib Diunggah di LPTK

Contoh Pakta Integritas Lapor Diri PPG 2025 Tahap 2

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama:
NIK: 
LPTK:
dengan ini menyatakan:

1. akan mengikuti dan menyelesaikan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

2. akan menerima sanksi tidak menerima beasiswa ataupun bantuan lainnya untuk biaya PPG pada tahun-tahun berikutnya apabila:

a. terlibat dalam gerakan/organisasi/ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia;