Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA Halaman 137 Kurikulum Merdeka: Esai

- Peristiwa yang terjadi:

Di sekitar kita, ada ketimpangan ekonomi yang cukup mencolok antara golongan kaya dan miskin. Banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara segelintir orang lainnya hidup sangat mewah. Misalnya, di beberapa daerah, terdapat ketidakadilan dalam distribusi hasil alam dan pendapatan yang hanya dinikmati oleh sekelompok orang tertentu, sedangkan masyarakat lainnya tetap hidup miskin.

Pasal yang dilanggar:

Pasal 33 Ayat 3 menyatakan: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ketimpangan ini melanggar prinsip pemerataan kekayaan alam yang harus digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Solusi:

Solusi untuk masalah ini adalah dengan memperbaiki kebijakan ekonomi negara, seperti melalui program-program redistribusi kekayaan, pembagian hasil alam yang lebih adil, dan kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah. 

Pemerintah juga harus meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan agar masyarakat miskin dapat memperoleh keterampilan dan peluang untuk berkembang. Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar dan sumber daya alam harus dilakukan dengan ketat agar keuntungan yang dihasilkan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Pasal 28G Ayat 1: Perlindungan dari Penyiksaan

Peristiwa yang terjadi:

Kasus penyiksaan di luar hukum, seperti kekerasan oleh aparat terhadap tersangka kriminal yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan peradilan yang adil, masih terjadi.

Misalnya, ada laporan tentang penyiksaan oleh aparat keamanan terhadap tahanan tanpa adanya proses hukum yang jelas.

Pasal yang dilanggar:

Pasal 28G Ayat 1 berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia." Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat melanggar hak ini.

Solusi:

Solusinya adalah dengan menegakkan hukum yang tegas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pendidikan tentang hak asasi manusia (HAM) bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk mencegah pelanggaran semacam ini. Selain itu, penting untuk memiliki lembaga pengawasan yang independen yang bisa menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak berwenang.