Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 50 K13: Membuat Kliping Pemberitaan Lembaga Penegak Hukum

Kritik terhadap rencana pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya pemberantasan terorisme semakin terdengar kencang di masyarakat.

Posisi saat ini pemerintah telah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Draf itu juga disebut telah diserahkan kepada DPR beberapa waktu lalu untuk dapat dibahas secara bersama-sama.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan sejak awal Muhammadiyah menentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Aturan soal keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme sudah tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

- Hukum Harus Solutif Saat Krisis

Masih banyaknya kementerian lembaga dan aparatur Negara yang bertindak secara business as usual, stimulus pemerintah dalam menghadapi krisis sering kali hanya dianggap sebagai cosmetic policy.

Pasalnya dalam implementasinya tidak mudah untuk bisa menjangkau stimulus tersebut, akibatnya serapannya menjadi lambat.

Untuk bertindak solutif dan memiliki kepekaan terhadap kondisi (sense of crisis) pada kenyataanya tidak mudah. Diperlukan keberanian untuk mendelebrasikan dirinya dari belenggu formalitas dan kerumitan hukum. Berhukum yang berorientasi pada substansi dan output sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo, tentang hukum progresif.

Baca juga: Kunci Jawaban Tema 2 Kelas 5 Halaman 58 Subtema 2 Pembelajaran 2: Penyebab Penyakit Asma

- Revisi UU Kejaksaan Dapat Perkuat Kinerja Penegakan Hukum Kejagung

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membahas secara mendalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) melalui panitia kerja (Panja).

Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengatakan, revisi UU Kejaksaan diperlukan untuk dapat memperkuat posisi Kejaksaan Agung sebagai dominus litis (Jaksa penguasa perkara) dalam penyelesaian perkara hukum di Indonesia.

- Ketua Komisi X: Omnibus Law Buat Pendidikan Jadi Pasar Bebas

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sangat berpengaruh ke ranah pendidikan. Pengaruh tersebut, kata Huda, ke arah negatif yakni berpotensi membuat Indonesia menjadi pasar bebas pendidikan. “Ada beberapa pasal ranah pendidikan di RUU Ciptaker yang kontraproduktif dengan filosofi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Jika benar-benar diterapkan, maka RUU Ciptaker klaster pendidikan akan membawa Indonesia sebagai pasar bebas pendidikan,” kata Huda lewat keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2020)

*) Disclaimer:

 Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar.

Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas.

(Tribunnews.com/Pondra)