Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Halaman 142: Fusi Partai 1973, hingga Konsep Trilogi

1.   Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP).

Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

2.   Konsep Trilogi Pembangunan merupakan suatu rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan pada masa pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Konsep Trilogi Pembangunan ini dibuat sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan politik, sosial maupun ekonomi dalam melaksanakan pembangunan nasional di Indonesia.

Pembangunan harus berlandaskan pada 3 hal yang meliputi:

• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Pertumbuhan yang cukup tinggi.
• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Makna yang terkandung didalam Konsep Trilogi Pembangunan adalah tiga point diatas harus dikembangkan secara serasi dan saling memperkuat.

Contohnya : pemerataan pembangunan telah dicapai, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, karena tidak ada stabilitas nasional yang kuat, termasuk stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, maka akan terjerumus kedalam hal-hal yang tidak baik.

Demikian juga jika stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, maka rakyat Indonesia akan terjebak dalam belenggu kesengsaraan.

3.   Perbedaannya yaitu terletak pada sistem pemilihannya. Pada masa orde baru, rakyat hanya boleh memilih partai, namun untuk anggota legislatif dll dipilih oleh presiden langsung.

Sedangkan ketika masa Orde Baru pemilu diadakan secara langsung.

Dimana semua anggota legislatif yang terdiri dari DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD akan dipilih secara langsung oleh masyarakat, bahkan presiden dan wakil presiden juga sudah dipilih secara langsung oleh masyarakat, bukan lagi sebagai anggota DPR dan MPR.

4.   Lepasnya pulau Timor-Timur karena kehendak masyarakatnya sendiri yang juga ada desakan dari dunia internasional.

Referendum yang dibuat oleh Presdien BJ.Habibie pada Kofi Anan yaitu pada tanggal 27 Januari 1999, untuk memberikan pilihan bagi masyarakat Timor Timur untuk menentukan sendiri ingin tetap dalam Indonesia atau ingin lepas dari Indonesia.

(Tribunnews.com/Linda)