Selasa, 7 Oktober 2025

Kunci Jawaban

Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Halaman 142: Fusi Partai 1973, hingga Konsep Trilogi

Berikut kunci jawaban buku Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 142 tentang fusi partai tahun 1973, konsep Trilogi, Pemilu dan referendum Timor-Timur.

Penulis: Linda Nur Dewi R
Editor: Daryono
static.buku.kemdikbud.go.id
Soal buku Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 142 

TRIBUNNEWS.COM – Berikut kunci jawaban buku Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 142.

Pada halaman tersebut terdapat soal latihan uji kompetensi.

Latihan uji kompetensi pada buku Sejarah Indonesia halaman 142 terdapat empat soal untuk siswa.

Soal tersebut berkaitan dengan berbagai sub bab yang sudah dibahas sebelumnya.

Untuk itu, diharap siswa mengerjakan sendiri soal tersebut sebelum melihat kunci jawaban berikut.

Hal itu bertujuan agar siswa dapat mengukur kemampuannya dalam mengerjakan soal-soal dari pelajaran yang sudah pernah dibahas sebelumnya.

Jika sudah mengerjakan sendiri, siswa baru bisa melihat kunci jawaban berikut.

Kunci jawaban ini juga bisa digunakan guru ataupun orang tua siswa untuk menjadi pedoman dalam mengukur kemampuan anak didiknya.

Berikut soal beserta kunci jawaban dari buku Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 142.

Baca juga: Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Halaman 141: Dampak Kebijakan Politik Ekonomi Masa Orba

Baca juga: Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Halaman 139: Analisis Permasalahan di Timor Timur

Soal

Soal buku Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 142
Soal buku Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 142 (static.buku.kemdikbud.go.id)

1. Jelaskan tentang fusi partai yang terjadi pada tahun 1973!

 2. Jelaskan tentang konsep Trilogi Pembangunan dan makna yang terkandung di dalamnya!

3. Jelaskan perbedaan antara Pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru dengan masa kini!

4. Jelaskan, alasan diadakannya referendum di Timor-Timur!

Jawaban

1.   Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP).

Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

2.   Konsep Trilogi Pembangunan merupakan suatu rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan pada masa pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Konsep Trilogi Pembangunan ini dibuat sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan politik, sosial maupun ekonomi dalam melaksanakan pembangunan nasional di Indonesia.

Pembangunan harus berlandaskan pada 3 hal yang meliputi:

  • Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Pertumbuhan yang cukup tinggi.
  • Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Makna yang terkandung didalam Konsep Trilogi Pembangunan adalah tiga point diatas harus dikembangkan secara serasi dan saling memperkuat.

Contohnya : pemerataan pembangunan telah dicapai, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, karena tidak ada stabilitas nasional yang kuat, termasuk stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, maka akan terjerumus kedalam hal-hal yang tidak baik.

Demikian juga jika stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, maka rakyat Indonesia akan terjebak dalam belenggu kesengsaraan.

3.   Perbedaannya yaitu terletak pada sistem pemilihannya. Pada masa orde baru, rakyat hanya boleh memilih partai, namun untuk anggota legislatif dll dipilih oleh presiden langsung.

Sedangkan ketika masa Orde Baru pemilu diadakan secara langsung.

Dimana semua anggota legislatif yang terdiri dari DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD akan dipilih secara langsung oleh masyarakat, bahkan presiden dan wakil presiden juga sudah dipilih secara langsung oleh masyarakat, bukan lagi sebagai anggota DPR dan MPR.

4.   Lepasnya pulau Timor-Timur karena kehendak masyarakatnya sendiri yang juga ada desakan dari dunia internasional.

Referendum yang dibuat oleh Presdien BJ.Habibie pada Kofi Anan yaitu pada tanggal 27 Januari 1999, untuk memberikan pilihan bagi masyarakat Timor Timur untuk menentukan sendiri ingin tetap dalam Indonesia atau ingin lepas dari Indonesia.

(Tribunnews.com/Linda)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved