Kamis, 2 Oktober 2025

Produsen Usul Mobil Hybrid Bebas Ganjil Genap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keistimewaan terhadap mobil listrik dengan membebaskannya dari aturan ganjil genap

Penulis: Lita Febriani
Editor: Sanusi
Lita Febriani/Tribunnews.com
MOBIL HYBRID - Chief Operating Officer BAIC Indonesia Dhani Yahya saat Peluncuran BJ40 Plus Produksi Lokal di Purwakarta, Jawa Barat, Senin (2/6/2025). Mobil hybrid diusulkan untuk mendapatkan keistimewaan bebas ganjil genap untuk menarik minat konsumen. (Tribunnews.com/Lita Febriani). 

TRIBUNNEWS.COM, PURWAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keistimewaan terhadap mobil listrik dengan membebaskannya dari aturan ganjil genap atau gage.

Dengan target mencapai Net Zero Emission 2060, pemerintah diminta juga memberikan keistimewaan kepada berbagai kendaraan ramah lingkungan lainnya.

Baca juga: BAIC Mulai Produksi Lokal BJ40 Plus di Purwakarta, Harga Turun Hampir Rp 100 Juta

Founder PT JIO Distribusi Indonesia (JDI) Jerry Hermawan Lo mengusulkan, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kendaraan hybrid agar bisa mendapat keistimewaan.

"Kami ada sedikit usulan kalau bisa mobil hybrid juga dihilangkan ganjil genapnya, dikasih biru platnya, supaya ada daya saingnya," tutur Jerry saat Peluncuran BJ40 Plus Produksi Lokal di Purwakarta, Jawa Barat, Senin (2/6/2025).

Jerry menambahkan, tidak semua kendaraan bisa menggunakan listrik sebagai penggerak utamanya, apalagi yang beroperasi di segala medan maupun di daerah pegunungan.

BJ40 PLUS LOKAL - Peluncuran produksi lokal BJ40 Plus oleh PT JHL Internasional Otomotif (JIO) di Purwakarta, Jawa Barat, Senin (2/6/2025). BAIC BJ40 Plus diproduksi di fasilitas pabrik mitra JIO, yakni PT Handal Indonesia Motor. (Tribunnews.com/Lita Febriani).
BJ40 PLUS LOKAL - Peluncuran produksi lokal BJ40 Plus oleh PT JHL Internasional Otomotif (JIO) di Purwakarta, Jawa Barat, Senin (2/6/2025). BAIC BJ40 Plus diproduksi di fasilitas pabrik mitra JIO, yakni PT Handal Indonesia Motor. (Tribunnews.com/Lita Febriani). (Lita Febriani/Tribunnews.com)

"Bagaimana juga kalau semuanya full listrik, terutama mobil yang biasa jalan di gunung-gunung seperti BJ40 ini, tidak mungkin semuanya dari listrik. Kalau di gunung dia kehabisan listrik dia bingung nanti, mobilnya mau jadi museum di sana atau bagaimana. Kalau ada dari bensin, kita beli bensin dikit yang penting keluar dari gunung lalu kita charge di hotel. Jadi harus ada kombinasi. Ini mobil-mobil off-road, mobil medan berat di medan yang berat itu biasanya buat charge listriknya agak berat," jelasnya.

Ia meminta, pemerintah daerah untuk mengkaji pembebasan gage untuk mobil listrik, karena pihaknya akan memproduksi hybrid di masa mendatang.

"Jadi kalau bisa diusahakan di kota-kota besar tolong diusulkan ke Pemda dihilangkan ganjil genapnya juga dari mobil hybrid. Karena mobil hybrid akan kami produksi di tahun-tahun yang akan datang," ucap Jerry.

Chief Operating Officer BAIC Indonesia Dhani Yahya menerangkan, usulan pembebasan gage harusnya sejalan dengan kebijakan pemerintah yang meminta kendaraan rendah emisi ikut berkontribusi ke NZE.

"Key word-nya adalah mobil ramah lingkungan atau alternatif energi dengan konsumsi bahan bakar 1 liter yang bisa sampai 18-20 kilometer per 1 liter tentu penggunaan fuel consumption-nya dan juga emission-nya menjadi sangat rendah. Mungkin di bawah 150 gram per kilometer dan tentu di sini (pembebasan gage) ini bisa menggairahkan industri otomotif," imbuhnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved