Subsidi Motor Listrik Dinilai Efektif, Potensi Penghematan Bensin Pemotor Capai Rp 5 Juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dipastikan akan melanjutkan program insentif pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp 7 juta untuk satu Nomor Induk Kependudukan (NIK), satu unit pada tahun 2025.

Sebelumnya, stimulus potongan langsung Rp 7 juta sudah diberikan pemerintah sejak dua tahun lalu. Pada 2023, program ini mampu tersalurkan 11.532 unit dan pada 2024 sebanyak 62.541 unit tersalurkan ke masyarakat.

Baca juga: Produsen Motor Listrik Minta Kepastian Pemerintah soal Penerapan Insentif Rp 7 Juta

Produsen sepeda motor listrik lokal, Maka Motors, menyebut insentif pembelian dari pemerintah akan berdampak signifikan dalam mempercantik adopsi kendaraan listrik ke masyarakat, khususnya roda dua.

"Program insentif ini memiliki dampak yang signifikan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di kalangan masyarakat pengguna sepeda motor, karena harganya akan menjadi lebih terjangkau," ungkap CEO and Founder Maka Motors Raditya Wibowo kepada Tribunnews.com, Jumat (30/5/2025).

Menurutnya, dengan mengadopsi sepeda motor listrik, masyarakat bisa mengurangi beban biaya operasional. Terlebih untuk pengguna skuter maupun jenis sepeda motor bensin lainnya dengan kapasitas mesin 150 cc.

Potensi penghematan biaya operasional yang paling kentara ialah berkurangnya pengeluaran pembelian bahan bakar senilai Rp 5 juta.

"Percepatan adopsi kendaraan listrik di kalangan masyarakat pengguna sepeda motor akan mengurangi biaya operasional secara signifikan. Bahkan bisa sampai di atas Rp 5 juta per-tahun untuk pengguna motor bensin di atas 150 cc dengan jarak tempuh harian 40 km," jelasnya.

Penghematan biaya tersebut bisa dibelanjakan untuk hal lain, sehingga mendongkrak daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Maka menilai hal ini akan berdampak pada berkurangnya pembelian bensin oleh masyarakat pengguna sepeda motor sehingga membantu pemerintah menghemat biaya APBN untuk impor dan subsidi BBM secara signifikan.

"Ini sejalan dengan visi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan menciptakan tambahan ruang fiskal untuk belanja produktif lainnya," ungkap Raditya.