Industri Otomotif Terdampak, PM Jepang Minta Trump Cabut Tarif Impor Baru

TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat telah menetapkan tarif impor untuk kendaraan bermotor sebesar 25 persen. Kenaikan bea masuk itu akan memengaruhi bisnis para automaker di dunia.

Di Jepang, pelaku usaha sepeda motor dan suku cadang yang memiliki fasilitas manufaktur di Kobe, telah mengeluhkan kondisi bisnis mereka yang berdampak pada penetapan tarif impor.

Keluhan disampaikan kepada Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru, dalam sebuah pertemuan pada Minggu (13/4/2025).

Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru berencana meyakinkan Amerika Serikat bahwa tindakan penerapan tarif impor baru itu tidak akan pernah tepat.

Baca juga: Terjegal Tarif Trump, Uni Eropa dan China Jajaki Kerja Sama Pungutan Impor Kendaraan Listrik 

Meskipun negosiasi akan memakan waktu, pemerintah Jepang tetap akan meminta Presiden AS Donald Trump untuk mencabut penetapan tarif impor baru tersebut.

Ishiba menyatakan bahwa Jepang telah menjadi investor terbesar di dunia, terlebih AS dan telah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sana daripada negara lain.

PM Ishiba berjanji bahwa Jepang akan terus bernegosiasi untuk meyakinkan pemerintah AS, bahwa tindakan tarif tidak akan pernah tepat bagi negara itu untuk membantu memperkuat industrinya, dikutip dari NHK.

Mengenai dukungan untuk industri di Jepang, Ishiba mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan yang tepat dengan mencerminkan pendapat dari produsen dengan tepat.

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan partai-partai yang berkuasa dan juga akan mendengarkan pendapat partai-partai oposisi, untuk mengambil langkah-langkah yang paling tepat.

Setelah itu, Ishiba menerangkan, pemerintah akan dengan cepat dan tepat menanggapi kebutuhan perusahaan-perusahaan, termasuk dukungan untuk meringankan situasi arus kas mereka yang ketat, sambil mempertimbangkan pendapat dari para pemimpin bisnis.

Ishiba menyebut, Jepang akan mendesak tidak hanya Presiden AS tetapi juga gubernur negara bagian dan sejumlah besar tokoh politik lainnya untuk meninjau kembali langkah-langkah tarif tersebut.