Menkes Budi Gunadi Akan Cek Rutin Dapur MBG Seminggu Sekali: Kita Didik Semua SPPG Supaya Patuh

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, akan melakukan pengecekan secara rutin ke dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pemasok menu Makan Bergizi Gratis (MBG) seminggu sekali.

Budi mengakui program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini memang memiliki kekurangan, setelah maraknya kasus keracunan massal MBG di berbagai wilayah di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut Budi, hal yang paling penting dalam program ini adalah pengawasannya harus dilakukan secara rutin dan bersama-sama, agar MBG bisa berjalan lancar.

Mengenai hal ini, Budi mengaku sudah berdiskusi juga dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

"Program MBG ini harus berjalan dengan lancar, bahwa ada kekurangan kita akui. Kita sudah diskusi berdua Pak Dadan, ini yang penting pengawasan rutinnya mesti dilakukan bersama-sama," kata Budi kepada wartawan setelah konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Budi lantas menjelaskan, Dadan akan melakukan kontrol di internal BGN, sedangkan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melakukan kontrol eksternal.

"Di tempatnya BGN itu setiap hari, nanti akan dilakukan oleh beliau (Kepala BGN), kayak internal control lah, tempatnya saya dan Pak Mendagri akan melakukan external control atau eksternal audit seminggu sekali," jelasnya.

Pengecekan itu meliputi pemilihan bahan baku, air bersih, kebersihan dapur, keterampilan memasak, hingga proses pengiriman MBG ke sekolah-sekolah.

"Pemilihan bahan bakunya, airnya, kebersihan dapurnya, juga kebersihan dan keterampilan memasaknya, pemaketannya sampai pengiriman," papar Budi.

Budi mengatakan, itu semua sudah disiapkan dan dia memastikan akan mendidik semua dapur SPPG agar mematuhi seluruh aturan program MBG ini.

"Itu checklist-nya sudah dibikin dan nanti akan kita share, kita didik semua SPPG supaya mematuhi," ucapnya.

Baca juga: Menkes Usul Data Keracunan MBG Diumumkan Rutin Seperti Covid-19

Dadan sebelumnya menyebutkan, sebagian besar insiden keracunan tersebut terjadi akibat kelalaian SPPG dalam mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

"Dengan kejadian-kejadian ini kita bisa lihat bahwa kasus banyak terjadi di dua bulan terakhir. Dan ini berkaitan dengan berbagai hal. Kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama," ujar Dadan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Dadan kemudian menjelaskan pelanggaran SOP terjadi mulai dari tahap pembelian bahan baku hingga proses distribusi makanan. 

Ada ketidaksesuaian waktu pembelian bahan baku yang seharusnya dilakukan dua hari sebelum pengolahan (H-2), tetapi ditemukan ada yang melakukannya empat hari sebelumnya (H-4).

"Seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian ada yang membeli H-4. Kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam, optimalnya 4 jam."

"Seperti di Bandung, itu ada yang memasak dari jam 9 dan kemudian delivery-nya ada yang sampai jam 12, bahkan ada yang lebih dari jam 12," jelasnya.

Oleh karena itu, sebagai bentuk tindakan tegas, BGN memutuskan untuk menutup sementara operasional SPPG yang terbukti lalai dan menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Penutupan sementara ini tidak memiliki batas waktu yang pasti, durasinya akan bergantung pada seberapa cepat masing-masing SPPG mampu melakukan penyesuaian dan perbaikan internal, serta menunggu hasil investigasi yang sedang berjalan.

"Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan. Penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas, tergantung dari kecepatan SPPG dapat mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi," ucapnya.

Menkes Targetkan Semua Dapur MBG Kantongi SLHS

Budi mengatakan, seluruh dapur SPPG juga ditargetkan mempunyai Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) dalam sebulan.

"Kalau ditanya targetnya kapan saya dan Pak Dadan (Kepala BGN) itu sudah menargetkan paling lama satu bulan," kata Budi dalam konferensi pers, Kamis.

Saat ini, kata Budi, angka dapur MBG yang sudah mengantongi SLHS sudah semakin bertambah, bahkan mencapai ratusan. 

"Kalau yang Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi ini kan kemarin angkanya sekitar 20-an ya, jadi dalam waktu dua-tiga hari, per kemarin itu 96, jadi naik dari 36 ke 96 dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya," ujar Budi.

"Jadi angka itu sekarang per hari kita review. Ini sudah ada surat resminya, diharapkan semua SPPG-nya ini sudah bisa mendapatkan SLHS," imbuhnya.

Selain SLHS, SPPG juga harus mempunyai sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) atau Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis, yang biasanya digunakan secara luas di industri makanan hingga restoran.

HACCP adalah sistem manajemen keamanan pangan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko kesehatan yang terkait dengan produksi dan penyediaan makanan. 

Tak hanya itu saja, sertifikasi halal juga diperlukan. Proses sertifikasi ini akan ditambah dengan rekognisi atau pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sebagai informasi, data keracunan makanan MBG menunjukkan angka yang signifikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 9.089 korban dari 55 Kejadian Luar Biasa (KLB) hingga akhir September 2025. 

Sementara, data BGN per 30 September 2025, menunjukkan ada 6.457 kasus keracunan dengan 72 kejadian sejak Januari.

Perbedaan ini juga disorot oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yang mencatat 8.649 anak terdampak, dengan lonjakan 3.289 kasus dalam dua pekan terakhir September.

JPPI menilai keracunan hanyalah gejala dari masalah sistemik dalam pelaksanaan MBG. Temuan mereka mencakup pengadaan menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, dan minimnya partisipasi sekolah dalam pengawasan.

Program MBG ini merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Selain itu, program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu, dapat tercukupi dengan baik sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Melalui program ini, Prabowo juga akan mewujudkan  visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Program ini mulai digulirkan sejak tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi Indonesia dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui, dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada 82,9 juta penerima.

(Tribunnews/Rifqah/Chaerul)