3 Pihak Desak MBG Dihentikan Buntut Keracunan Massal di Berbagai Daerah

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah pihak mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan hingga saat ini tercatat 5.080 anak menjadi korban keracunan dari menu MBG di sekolah, dari 46 kasus.

Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut jumlah penderita keracunan MBG mencapai 5.320 dari 55 kasus sampai 10 September 2025.

Usulan penghentian sementara disampaikan agar pemerintah, terutama BGN untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh.

1) YLKI

Ketua YLKI, Niti Emiliana menegaskan konsumen penerima manfaat MBG berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

Berbagai macam polemik MBG dinilai menjadi indikator ketidaksiapan pelaksanaan MBG.

YLKI menegaskan pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat.

"Bila perlu untuk dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh," ungkap Niti kepada Tribunnews melalui pesan tertulis, Kamis (25/9/2025).

Niti mengatakan, jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif, maka MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan.

YLKI mendesak perlu diadakannya pelatihan, standarisasi, dan jaminan baik higienitas.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian: Koordinasi Pemda dan Satgas MBG Bakal Minimalisir Keracunan 

Baik dari sarana prasarana dapur, sampai dengan persoalan kehalalan food tray (tempat makan) yang harus bisa dijamin keamanannya, 

"Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk food tray," sambungnya.

YLKI juga mendesak perlu adanya tenaga ahli gizi yang profesional dan terlatih untuk memastikan gizi yang seimbang sampai proses distribusi MBG.

"Sehingga makanan yang disajikan bisa terjamin kualitas dan gizinya untuk dikonsumsi," ungkapnya.

Niti menegaskan pemerintah, terutama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG yang merupakan hak mutlak penerima manfaat.

"YLKI mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir memastikan keamanan pangan safe from farm to table serta audit standar dapur dan standar makanan MBG," pungkasnya.

2) ICW

Selain YLKI, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG.

ICW mendesak adanya evaluasi menyeluruh atas banyaknya laporan kasus keracunan.

Menurut ICW, terlihat begitu lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP).

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menyatakan pihaknya bersama koalisi masyarakat kawal MBG mendorong penghentian dan audit total program, termasuk pendampingan bagi penerima manfaat yang dirugikan.

“Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi poinnya, kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat,” kata Eva di Jakarta, Selasa (23/9/2025), dikutip dari Kompas. 

Tak cuma itu, pemerintah juga harus menindaklanjuti kerugian dari penerima manfaat.

ICW menilai program MBG dipakai oknum-oknum yang bermaksud berpromosi politik lewat program makan bagi pelajar itu.

“Memang penting untuk program MBG ini dihentikan, dan dievaluasi total, karena kita melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak dan dibajak oleh segelintir-segelintir untuk promosi politik,” jelasnya.

3) JPPI

Desakan penghentian sementara MBG juga disampaikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menilai pola kasus yang tersebar menunjukkan kegagalan sistemik sehingga perlu diberlakukan penghentian dan penanganan darurat.

"Jadi kalau menurut saya sih karena kejadiannya ini sudah merata di berbagai kota tidak hanya di Jawa Barat, mestinya kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) diterapkan di mana-mana, dan MBG diperhentikan total,” ungkap Ubaid. 

Audit dan perbaikan sistem perlu segera dilakukan.

“Jadi jangan hanya di satu titik yang bermasalah, ada banyak keracunan. Karena secara prinsip semua bermasalah bahkan harus situasinya KLB. Setop MBG, evaluasi dan lakukan audit investigatif,” tegas dia.

Respons Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah menyatakan bahwa program MBG akan terus berjalan.

Menurutnya, pemerintah belum memiliki rencana untuk menyetop program tersebut, terlepas adanya desakan atau usulan agar MBG dihentikan sementara untuk dievaluasi pasca-merebaknya kasus keracunan.

"Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar," ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

Menurut dia, yang harus dilakukan BGN saat ini adalah mengevaluasi keseluruhan program, bukan hanya soal temuan keracunan.

"Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan," katanya.

Cak Imin pun memastikan, pemerintah dan DPR RI akan melakukan evaluasi agar kejadian keracunan tidak terus berulang.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga sempat ditanya perihal usulan pembuatan paket makanan dikelola oleh masing-masing orang tua siswa melalui uang tunai.

Menurut dia, keputusan itu merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara MBG.

"Itu terserah BGN. Mereka lebih tahu,” ujar Cak Imin.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Rizkianingtyas Tiarasari) (Kompas.com)