Pemanfaatan Teknologi di Sektor Publik Baru 40 Persen, ASN Dituntut Proaktif Hadapi Perubahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemampuan adaptasi aparatur sipil negara (ASN) menjadi kunci untuk memanfaatkan teknologi dan tetap relevan di era digital serta kecerdasan buatan (AI).

Meski perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, pemanfaatannya di sektor publik saat ini baru mencapai 30–40 persen, padahal pada 2030 akan terjadi sebuah disrupsi besar dimana diperkirakan 60–70 persen pekerjaan manusia akan digantikan teknologi.

Baca juga: BKN: Jumlah ASN Tembus 5,3 Juta Orang, Paling Banyak Guru dan Tenaga Medis

Kecerdasan buatan merupakan bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan untuk belajar, bernalar, memecahkan masalah, memahami bahasa, dan bahkan berkreasi.

Menyikapi kondisi ini maka ASN dituntut untuk terus belajar, beradaptasi, dan proaktif dalam menghadapi perubahan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq mengatakan, kewajiban belajar bagi ASN sebagaimana diamanatkan undang-undang merupakan strategi penting dalam menghadapi dinamika birokrasi modern.

Namun dalam penerapannya, kata Taufiq, dihadapkan pada dua tantangan besar dalam pengembangan kompetensi ASN.

Pertama, memenuhi wajib belajar ASN yang saat ini telah mencapai lebih dari 5,2 juta dengan kebutuhan pengembangan kompetensi yang berbeda-beda.

Kedua, memastikan strategi yang tepat agar setiap ASN mendapatkan kompetensi yang relevan dengan organisasinya.

“Kedua tantangan tersebut menuntut kita untuk berhenti berpikir secara ego-system atau setiap sektor bekerja sendiri-sendiri, melainkan mengubahnya menjadi sebuah eco-system pembelajaran yang efisien, tanpa sekat antara pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta," ujarnya dikutip Kamis (25/9/2025).

Taufiq manyampaikan, saat ini LAN terus melakukan inovasi melalui berbagai kebijakan pengembangan kompetensi seperti Corporate University yang menggabungkan pembelajaran yang terintegrasi di tempat kerja dengan fokus mendukung program prioritas pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Masih Bahas Nasib ASN Kementerian BUMN Jika Dilebur ke Danantara

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui learning market place yang memastikan ASN mendapatkan sumber pembelajaran yang tepat secara gratis. 

Deputi Transformasi Pembelajaran ASN LAN, Erna Irawati, menggarisbawahi empat pilar utama transformasi pembelajaran ASN, yakni integrasi, digitalisasi, inovasi, dan kolaborasi.

Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN harus selaras dengan kebutuhan organisasi dan perubahan lingkungan strategis.

“Adaptif saja tidak cukup. ASN harus proaktif agar tidak tertinggal dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya

Erna menambahkan bahwa penguasaan kompetensi digital menjadi kebutuhan mendesak. Ia menekankan pentingnya literasi digital, data analitik, keamanan siber, serta kemampuan problem solving sebagai kompetensi generik yang wajib dimiliki setiap ASN.

“Forum Ekonomi Dunia memperkirakan 50 persen kompetensi kita saat ini sudah tidak relevan pada 2030. Oleh karena itu, pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) harus menjadi budaya ASN,” imbuhnya.