FSGI Desak Pemerintah Tak Abaikan Keselamatan Anak dalam Program MBG

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah segera mengevaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

FSGI menilai, lemahnya perencanaan dan pengawasan membuat program ini justru membahayakan keselamatan anak-anak Indonesia.

Sekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung, menegaskan kasus keracunan massal siswa akibat MBG yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan serius. 

Kasus terbaru terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada 22 September 2025, dengan 364 siswa menjadi korban hingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

"MBG harus segera dievaluasi total. Selama proses evaluasi, program ini sebaiknya dihentikan sementara atau dimoratorium. Kalau tidak, ini hanya soal menunggu giliran keracunan di tiap daerah," kata Fahriza melalui keterangan tertulis, Rabu (24/9/202/).

Fahriza mengatakan FSGI mencatat persoalan MBG terjadi di 14 provinsi. 

Baca juga: Data Terbaru Keracunan MBG, BGN dan Istana Beri Angka Berbeda, Kasus di Cipongkor Belum Termasuk

Laporan dari jaringan FSGI di daerah menyebutkan adanya makanan basi, berbelatung, hingga kecoa di dalam menu MBG. 

Bahkan, di beberapa sekolah ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi seperti buah jeruk busuk dan semangka setipis tisu.

Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menyoroti pemerintah dan DPR yang justru menaikkan anggaran MBG 2026 menjadi Rp335 triliun dari Rp71 triliun di 2025. 

"Alih-alih dievaluasi, anggarannya justru naik drastis. Jangan mengejar target capaian jumlah dengan mengabaikan keselamatan anak-anak," ujarnya.

Retno juga menyoroti risiko yang ditanggung guru dan sekolah, seperti diminta mencicipi makanan sebelum dibagikan atau mengganti wadah makan yang rusak dengan harga lebih mahal dari pasaran.

Selain membahayakan kesehatan siswa, program MBG juga berpotensi merugikan negara. 

Di Jakarta misalnya, ditemukan ratusan porsi makanan mubazir setiap hari karena siswa enggan mengonsumsi.

Data FSGI menunjukkan, kasus keracunan terbesar terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan 657 korban. 

Jika dibandingkan dengan total 5.360 korban yang dirilis pemerintah, angka di Garut mencapai 12 persen dari keseluruhan.

FSGI juga mendukung langkah Menteri Keuangan Yudhi Purbaya Sadewa yang berencana mengalihkan anggaran MBG yang tidak terserap. 

Hingga awal September 2025, penyerapan anggaran baru 22 persen dari total Rp71 triliun.

“Dana yang tidak terserap lebih baik dialihkan untuk pendidikan, khususnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru,” kata Retno. 

Menurutnya, dana bisa digunakan untuk pelatihan, tunjangan profesi, maupun peningkatan kompetensi guru.

Soal FSGI 

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) adalah organisasi independen yang mewadahi suara para guru di Indonesia, khususnya dalam hal advokasi kebijakan pendidikan, perlindungan profesi guru, dan pemantauan isu-isu pendidikan nasional.

Peran dan Aktivitas FSGI:

Advokasi kebijakan pendidikan: FSGI aktif memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, seperti pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk masuk perguruan tinggi. Mereka menekankan pentingnya sosialisasi dan uji coba agar kebijakan tidak membingungkan guru dan siswa.

Pemantauan kasus kekerasan di sekolah: Dalam Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2023, FSGI mencatat peningkatan kasus bullying di satuan pendidikan, dari 21 kasus di 2022 menjadi 30 kasus di 2023. Sebagian besar terjadi di jenjang SMP dan SD3.

Perlindungan guru dan siswa: FSGI mendorong penerapan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP), serta menyoroti pentingnya sistem keamanan sekolah yang lebih baik.

Tokoh Penting: Retno Listyarti: Ketua Dewan Pakar FSGI, sering menjadi juru bicara dalam isu-isu pendidikan dan perlindungan guru.