Program Makan Bergizi Gratis
FSGI Desak Pemerintah Tak Abaikan Keselamatan Anak dalam Program MBG
FSGI mendesak pemerintah segera mengevaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Penulis:
Fahdi Fahlevi
Editor:
Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah segera mengevaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
FSGI menilai, lemahnya perencanaan dan pengawasan membuat program ini justru membahayakan keselamatan anak-anak Indonesia.
Sekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung, menegaskan kasus keracunan massal siswa akibat MBG yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan serius.
Kasus terbaru terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada 22 September 2025, dengan 364 siswa menjadi korban hingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
"MBG harus segera dievaluasi total. Selama proses evaluasi, program ini sebaiknya dihentikan sementara atau dimoratorium. Kalau tidak, ini hanya soal menunggu giliran keracunan di tiap daerah," kata Fahriza melalui keterangan tertulis, Rabu (24/9/202/).
Fahriza mengatakan FSGI mencatat persoalan MBG terjadi di 14 provinsi.
Baca juga: Data Terbaru Keracunan MBG, BGN dan Istana Beri Angka Berbeda, Kasus di Cipongkor Belum Termasuk
Laporan dari jaringan FSGI di daerah menyebutkan adanya makanan basi, berbelatung, hingga kecoa di dalam menu MBG.
Bahkan, di beberapa sekolah ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi seperti buah jeruk busuk dan semangka setipis tisu.
Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menyoroti pemerintah dan DPR yang justru menaikkan anggaran MBG 2026 menjadi Rp335 triliun dari Rp71 triliun di 2025.
"Alih-alih dievaluasi, anggarannya justru naik drastis. Jangan mengejar target capaian jumlah dengan mengabaikan keselamatan anak-anak," ujarnya.
Retno juga menyoroti risiko yang ditanggung guru dan sekolah, seperti diminta mencicipi makanan sebelum dibagikan atau mengganti wadah makan yang rusak dengan harga lebih mahal dari pasaran.
Selain membahayakan kesehatan siswa, program MBG juga berpotensi merugikan negara.
Di Jakarta misalnya, ditemukan ratusan porsi makanan mubazir setiap hari karena siswa enggan mengonsumsi.

Data FSGI menunjukkan, kasus keracunan terbesar terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan 657 korban.
Jika dibandingkan dengan total 5.360 korban yang dirilis pemerintah, angka di Garut mencapai 12 persen dari keseluruhan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.