Ancaman Menkeu Purbaya ke Kementerian Tak Becus Serap Anggaran hingga Oktober 2025

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan mencabut anggaran dari kementerian/lembaga yang dianggap tidak mampu melakukan penyerapan anggaran hingga Oktober 2025.

Purbaya mengungkapkan akan berkeliling ke kementerian-kementerian untuk memonitor realisasi penyerapan anggaran tersebut.

Dia menuturkan rencana ini dilakukannya berkaca dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dianggapnya selalu dijadikan 'kambing hitam' terkait anggaran kementerian.

Secara teknis, Purbaya bakal melihat penyerapan anggaran di kementerian yang memiliki program dengan biaya jumbo.

"Biasanya Kementerian Keuangan selalu jadi kambing hitam kan, selalu jadi samsak, disalahin terus. Jadi saya akan putar-putar, datang ke kementerian-kementerian besar, dengan program-program besar, kita akan sisir," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkapkan bagi kementerian yang tidak bisa menyerap anggaran secara optimal hingga bulan depan, maka anggaran tersebut akan dialihkan.

Baca juga: KPK Ingatkan Potensi Korupsi Rp 200 T di Bank Himbara, Menkeu Purbaya: Potensi Pasti Ada

Dia menjelaskan anggaran tersebut bakal diperuntukan untuk program lain atau langsung disalurkan ke masyarakat.

"Kita antisipasi di akhir Oktober bisa diserap atau nggak. Kalau nggak, ya, kita ambil uangnya dan kita redistribusikan ke program lebih bagus atau untuk masyarakat langsung," tegasnya.

Purbaya pun mencontohkan program yang masih rendah dalam penyerapan anggaran adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia tegas menyampaikan tidak segan untuk melakukan realokasi anggaran jika serapannya masih rendah.

“Kalau penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang,” kata Purbaya.

Namun, Purbaya mengatakan tidak serta merta tak membantu Badan Gizi Nasional (BGN) agar penyerapan anggaran secara optimal.

Dia mengungkapkan bakal membentuk tim berisi tenaga manajemen dan keuangan dari Kemenkeu untuk membantu pengoptimalan anggaran.

“Kita coba bantu, termasuk kirim manajemen segala macam. Orang keuangan banyak kan, biar kerja lah,” ujarnya.

Purbaya Sentil BGN, Serapan Anggaran Masih Rendah

Sebelumnya, Purbaya memang sudah sempat mengkritik BGN yang serapan anggaranya masih rendah terkait program MBG.

Hal ini disampaikannya saat rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR pada Rabu (10/9/2025).

Dia pun langsung meminta agar BGN menggelar jumpa pers tiap bulan untuk melaporkan realisasi anggaran program MBG.

"MBG dikomplain karena penyerapannya rendah. Saya tanya bagaimana monitoringnya? Katanya bagus, tapi ternyata jelek. Saya bilang, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan Kepala BGN," ujarnya.

Purbaya mengatakan dirinya akan mendampingi Kepala BGN Dadan Hindayana untuk memaparkan penyerapan anggaran MBG saat jumpa pers.

BGN Buka Suara

Dadan pun buka suara terkait kritik dari Purbaya tersebut. Dia mengungkapkan lambatnya penyerapan anggaran BGN karena bergantung pada jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

Adapun SPPG merupakan unit dapur yang berfungsi menyiapkan dan mendistribusikan MBG ke siswa ataupun kelompok rentan.

"Penyerapan di Badan Gizi itu identik dengan jumlah penerima manfaat. Semakin besar penerima manfaat maka penyerapan akan berkorelasi positif. Saya tadi menjelaskan mesin penyerapan anggaran di Badan Gizi itu adalah jumlah SPPG. Satu SPPG berdiri satu hari maka Rp1 miliar satu bulan akan terserap," kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

Baca juga: DPR Tak Kaget Purbaya Tarik Uang Nganggur Kementerian: Belum Apa-apa Aja Pindahin Duit Rp200 Triliun

Dia mengakui penyerapan anggaran MBG pada awal Januari 2025 memang masih sedikit karena SPPG yang terbangun dan beroperasi baru 190 unit. Sehingga, anggaran yang tersalurkan baru sebesar Rp190 miliar.

Namun, saat ini sudah terbangun 8.344 SPPG sehingga penyerapan anggaran telah mencapai sekitar Rp8,3 triliun.

"Hari ini sudah 8.344 (SPPG), ini sudah Rp8,3 triliun (penyerapannya), dan kita kejar akhir bulan ini 10 ribu (SPPF). Sehingga di awal Oktober kita sudah bisa menyerap satu bulan itu Rp10 triliun sendiri. Dan kita targetkan di bulan Oktober sudah akan ada sekitar 20 ribu SPPG sehingga di November itu sudah Rp20 triliun sendiri," jelas Dadan.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Dennis Destryawan)