Harta Kekayaan Qodari Kepala KSP Baru Capai Rp 261 Miliar, Punya 176 Tanah dan Bangunan

Qodari memulai karier sebagai peneliti di Institut Studi Arus Informasi (ISAI) pada sekitar tahun 1999-2001.

Ia kemudian bekerja di Center for Strategic and International Studies (CSIS) sekitar 2002-2003. 

Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 15 Oktober 1973 itu bergabung dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebagai Direktur Riset (2003-2005), kemudian Wakil Direktur Eksekutif LSI (2005-2006). 

Pada 2006, Ia mendirikan lembaga survei Indo Barometer.

M Qodari memiliki riwayat pendidikan sebagai berikut:

• S1 Psikologi Sosial dari Universitas Indonesia. 
• S2 di University of Essex, Inggris, jurusan political behaviour. 
• S3 / Doktor Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM)

Pemilihan Qodari Jadi KSP Tuai Kritik

Pengamat politik sekaligus mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung, menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Qodari menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI (KSP).

Rocky Gerung menilai, M Qodari memiliki gagasan merusak demokrasi ketika menyiratkan dukungan agar Jokowi diperpanjang menjadi tiga periode.

M Qodari sebelumnya sempat menyuarakan ide wacana memasangkan Jokowi dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Alasannya, ia merasa optimis pasangan ini mampu menekan polarisasi di tengah masyarakat.

Dengan ide tersebut, Qodari dinilai memiliki pola pikir konservatif yang ingin mempertahankan kekuasaan.

Rocky Gerung menilai, diangkatnya M Qodari menjadi Kepala KSP justru mengimplikasikan bahwa Prabowo tidak memahami tuntutan masyarakat untuk membersihkan kabinet dari pihak-pihak yang menentang demokrasi.

Hal ini disampaikan pendiri Tumbuh Institute tersebut dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube-nya, Rocky Gerung Official, Kamis (18/9/2025).

"Terutama yang disorot adalah kedudukan dari saudara Qodari yang tiba-tiba naik pangkat dan dijadikan sebagai orang kedua negara, kepala staf kantor presiden, dalam pengertian dia yang mengatur jadwal, dia yang mengkoordinir isu segala macam," papar Rocky.

"Jadi [dengan] kedudukan itu, Presiden dianggap tidak peka dengan tuntutan reformasi. Presiden tidak peka dengan tuntutan anak-anak muda kemarin itu, yaitu bersihkan kabinet dari kelompok yang tidak punya pikiran demokratis," tambahnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Rizkianingtyas Tiarasari)