Daftar Pejabat Negara yang Dicopot Presiden Prabowo Subianto dalam Reshuffle Kabinet Jilid III

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih dalam reshuffle jilid III yang digelar di Istana Negara, Jakarta hari ini, Rabu (17/9/2025).

Ada kepala lembaga negara pembantu presiden hingga wakil menteri dicopot dari jabatannya.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 96 P Tahun 2025.

Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Dari 11 orang yang dilantik, ada empat nama yang diberhentikan.

Berikut daftarnya:

1. Hasan Nasbi

Hasan Nasbi dikenal sebagai wartawan hingga peneliti.

Diketahui, pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi masuk dalam jajaran juru bicara TKN Prabowo-Gibran.

Ia juga bahkan pernah hadir dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Hasan Nasbi sebelumnya dikenal sebagai pendiri lembaga survei Cyrus Network. Sebuah posisi yang tak lagi embannya saat ini.

Hasan adalah orang Bukittinggi, Sumatera Barat, yang lahir pada 1979.

Ia merupakan jubir TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

Ia sempat menjadi Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi.

Sebelum mendirikan Cyrus Network, Hasan berkecimpung di dunia media.

Ia sempat menjadi wartawan Kompas pada 2005-2006.

Kariernya berlanjut dengan bergabung dengan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia sebagai peneliti dari tahun 2006 hingga 2008.

Nama Hasan Nasbi makin mentereng sejak ia menjadi pendukung fanatik pasangan Joko Widodo dan Ahok saat Pilgub DKI Jakarta 2012.

Hasan dikenal publik sebagai sosok yang kerap mengkritik Anies Baswedan.

2. Anto Mukti Putranto

Letjen TNI (Purn) AM Putranto merupakan pria  kelahiran Jember, Jawa Timur 26 Februari 1964.

Pria pemilik nama lengkap Anto Mukti Putranto ini merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1987.

Ia pun mengambil pendidikan kecabangan infanteri.

Ia mumulai karirnya menjadi perwira pertama TNI pada tahun 1987.

Ia tercatat pernah dua kali menjadi Komandan Kodim (Dandim) ketika berpangkat Letnan Kolonel yakni Dandim 1422/Maros (2004) dan Dandim 1408/BS Makassar (2005).

Kemudian saat berpangkat Kolonel, ia pernah menduduki jabatan Danrem 061/Surya Kencana pada tahun 2012.

Setelah itu, karirnya kian moncer hingga menjadi jenderal binta satu atau Brigjen TNI dan menjabat Komandan Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) pada 2013—2016.

Setelah 4 tahun menjabat sebagai Komandan PMPP TNI, ia pun akhirnya mendapat jabatan untuk posisi bintang dua atau Mayjen.

AM Putranto saat berpangkat bintang dua diketahui pernah menjabat sebagai Pangdivif 1/Kostrad pada 2016—2017 dan Pangdam II/Sriwijaya pada 2017—2018.

Selanjutnya, ia pun dipercaya menjadi Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Dankodiklatad dengan pangkat bintang tiga (Letnan Jenderal/ Letjen) pada 2018—2022.

Setelah itu, ia pun pensiun dari TNI.

Sebagai tokoh militer, AM Putranto pun kemudian ditarik menjadi Asisten Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk Matra Darat Bidang Alutsista pada 2022.

Diketahui, AM Putranto menjadi anak buah Prabowo Subianto setelah pensiun dari TNI pada 2022.

AM Putranto selepas tak lagi aktif di militer, ia menjadi Asisten Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk Matra Darat Bidang Alutsista.

Pria yang merupakan teman satu angkatan mantan Panglima TNI, Jenderal (purn) Andika Perkasa ini sempat menjadi sorotan karena menjadi Ketua Tim Sukses (Timses) atau Pemenangan Ahmad Luthfi–Taj Yasin Maimoen di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2024.

Diketahui dalam Pilkada Jateng 2024, Andika Perkasa menjadi calon gubernur berpasangan degan Hendrar Prihadi.

3. Hendrar Prihadi

Hendrar Prihadi atau akrab disapa Hendi, lahir pada 30 Maret 1971.

Hendi menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebiijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak 10 Oktober 2022.

Sebelumnya Hendrar Prihadi pernah menjabat Wakil Wali Kota Semarang, kemudian Wali Kota Semarang dua periode.

Hendrar Prihadi merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP).

Riwayat Pendidikan

• S3 Universitas Diponegoro, lulus Tahun 2021
• S2 Universitas Diponegoro, lulus Tahun 2002
• S1 UNIKA Soegijapranata, lulus Tahun 1997

Riwayat Karier

Selain eksekutif, Hendrar Prihadi juga memiliki pengalaman politik di legislatif.

Ia menjadi anggota DPRD Jateng periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 2, meliputi Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara.

Hendrar Prihadi juga menjabat sebagai Ketua KNPI Jawa Tengah, meskipun sebelumnya ia masuk partai politik sejak tahun 2005. 

Ia kemudian terpilih sebagai Wakil Wali kota Semarang berpasangan dengan Soemarmo HS yang merupakan hasil Pemilihan Wali Kota Semarang tahun 2010.

Hendrar Prihadi diketahui hanya menjadi anggota dewan selama 3 bulan setelah kemudian terpilih sebagai Wakil Wali kota Semarang yang berpasangan dengan Soemarmo HS.

Pada 2013, Hendrar Prihadi dilantik sebagai Wali Kota Semarang menggantikan Soemarmo HS yang dinonaktifkan karena terlibat kasus korupsi.

Kemudian pada 2022, Hendrar Prihadi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala LKPP, menggantikan Abdullah Azwar Anas yang dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB).

4. Sulaiman Umar

Sulaiman Umar merupakan adik ipar Crazy Rich Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Dilansir Banjarmasin Post, Sulaiman Umar lahir pada 16 April 1982 di Tanahbumbu, Kalsel.

Ia merupakan lulusan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia.

Berlatar belakang kesehatan, Sulaiman Umar pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit (RS) Permata Marina dan Klinik Zam-zam Tanahbumbu.

Sulaiman Umar termasuk aktif berorganisasi.

Ia pernah menjadi Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tanahbumbu periode 2017-2020.

Lalu, Wakil Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Tanahbumbu dan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Tanahbumbu periode 2017-2022.

Sulaiman Umar juga pernah menjabat sebagai anggota PB IDI Bidang Pengabdian Profesi (2018-2021),  Ketua DPD Generasi Muda Pembaharuan Tanahbumbu (2017-2020), dan Ketua Umum Komite Nasional Pembangunan Indonesia Tanahbumbu (2017-2020).

Karier politiknya dimulai saat ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, lewat PDIP.

Ia maju dari daerah pemilihan (dapil) Kalsel II dan berhasil meraih 109.208 suara.

Di DPR RI, Sulaiman Umar menempati Komisi VII, dikutip dari tanahlautkab.go.id.