Perbaiki Kualitas Kebijakan, Kementerian & Lembaga Pemerintah Diminta Tak Mengedepankan Ego Sektoral

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sinergi lintas kementerian dan lembaga pemerintah diperlukan dalam proses perumusan kebijakan berbasis data.

Hal ini untuk menjadi wujud komitmen pemerintah dalam rangka mendukung reformasi di bidang politik, hukum, dan reformasi birokrasi.

Namun pada kenyataannya, masih ditemukan ego sektoral atau fragmentasi kebijakan, dimana setiap kementerian dan lembaga pemerintah membuat kebijakan sendiri-sendiri yang membuat tumpang tindihnya kebijakan.

Ego sektoral adalah mentalitas atau pola pikir sempit yang mengutamakan kepentingan sektor atau unit kerjanya sendiri tanpa mau berbagi informasi atau berkolaborasi dengan sektor lain, sehingga menghambat sinergi dan tujuan bersama.

Selain itu juga, silo mentality atau kecenderungan departemen dalam suatu organisasi bekerja secara terpisah antar sektor menyebabkan regulasi kurang optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.

Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq pada kegiatan Launching Legal Policy Hub dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara LAN dan Kementerian Hukum, di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta.

“World Economic Forum secara spesifik menyebutkan regulasi di Indonesia cenderung berubah-ubah dan tidak adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi pemerintah. Permasalahan lain yang  mendasar dihadapi Indonesia adalah belum terhubungnya pengetahuan dengan kebijakan, setiap sektor memiliki pengetahuan, namun belum mampu mengubahnya menjadi kebijakan berbasis fakta," kata Taufiq dikutip Selasa (16/9/2025).

"Padahal, tidak mungkin kita membangun kinerja kebijakan hanya dilakukan oleh masing-masing sektor. Dibutuhkan kolaborasi agar pengetahuan tersebut bisa dioptimalkan untuk kebijakan yang berorientasi pada outcome,” sambungnya.

Ia menambahkan, saat ini terdapat lebih dari 200 jenis jabatan fungsional yang bekerja di berbagai kementerian/lembaga, namun kolaborasinya masih sangat terbatas. Padahal setiap kebijakan yang dihasilkan akan bermuara pada produk hukum, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama memperbaiki kualitas kebijakan di tanah air.

Taufiq mengapresiasi Kementerian Hukum yang telah membentuk Forum Komunikasi Kebijakan (Legal Policy Hub) yang dapat merangkul para pemangku kepentingan, tidak hanya di level individu atau pakar kebijakan, tetapi juga lembaga pemerintah seperti Badan Strategi Kebijakan (BSK), Bappenas, BRIN, hingga lembaga penelitian daerah.

“Kita perlu mengintegrasikan para ekspertis dan pengetahuan ini agar menjadi aset nasional. Saat ini, masing-masing kementerian membuat riset sendiri, namun hasilnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas kebijakan,” tegasnya.

Lebih lanjut Taufiq berharap, ke depan perumusan kebijakan dapat dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi.

Baca juga: Menhut Raja Juli Minta Ego Sektoral Dihapus demi Cegah Karhutla di Kalbar

“Ini membutuhkan dukungan para ahli dan lembaga kebijakan, sehingga kualitas regulasi kita semakin berbasis bukti, berbasis pengetahuan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat," paparnya.