Dua Serikat Buruh KSPSI dan KSPI Turut Soroti Reformasi Kepolisian, Ini Harapannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua konfederasi buruh di Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan dukungannya atas kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memimpin instansi kepolisian.

Penegasan ini, merupakan reaksi atas hoaks yang beredar kabar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (Surpres) berkaitan pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke DPR. 

"Kami menegaskan bahwa tuntutan reformasi kepolisian seharusnya ditujukan pada perbaikan lembaga, bukan menyerang individu. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap buruh, dan jangan ada pihak manapun yang mencoba menekan hak prerogatif Presiden dalam hal penentuan pimpinan Polri," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam konferensi persnya, di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Andi Gani menegaskan, pihaknya berada di garis terdepan dalam menegakkan supremasi sipil di negeri ini. 

Termasuk, mendukung penuh langkah Polri dalam menangani kasus anarkisme yang terjadi sepanjang demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah Tanah Air.

"Namun, ruang restorative justice tetap harus dibuka, sebab demokrasi kita wajib dijaga," katanya.

Selanjutnya, Andi Gani menegaskan dukungannya terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto untuk memastikan stabilitas nasional dan perlindungan bagi seluruh rakyat. 

Menurutnya, pernyataan sikap tegaknya supremasi hukum sipil ini juga akan diikuti oleh KSPSI di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. 

Andi Gani juga memastikan ada pihak-pihak yang menunggangi situasi dengan kepentingan tertentu. Beberapa tokoh mengatasnamakan rakyat, padahal ujung-ujungnya diarahkan pada upaya penggantian Kapolri.

"Kami menegaskan, buruh berada di sisi demokrasi yang konstitusional. Supremasi sipil harus berdiri di atas segala-galanya, tanpa ada intervensi politik yang berbahaya bagi stabilitas bangsa," ucapnya. 

Hal yang sama juga disampaikan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Ia mengingatkan semua pihak tidak mencari kambing hitam dengan mengatasnamakan reformasi kepolisian, yang ujung-ujungnya diarahkan untuk mengganti Kapolri.

"Reformasi kepolisian tidak boleh dimaknai sempit hanya sebatas pergantian Kapolri," kata Iqbal.

Iqbal mengungkapkan, Polri telah menunjukkan kepeduliannya terhadap buruh. Contohnya, selama 7 tahun masalah di salah satu perusahaan tekstil tak kunjung selesai, kini sudah dikembangkan dan ditangani. 

Polri juga berperan menjembatani, bahkan memfasilitasi isu Omnibus Law yang merupakan jantung perjuangan buruh.